Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Agenda Indonesia fact-Checking Summit 2024 mengusung tema Mengatasi Gangguan Informasi, Merawat Ruang Demokrasi di Lumire Hotel Jakarta, Kamis (7/11/2024) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Intinya sih...

  • Pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024 menunjukkan hoaks politik akan kembali merebak jelang pilkada serentak pada 27 November nanti.
  • Jumlah hoaks pada semester I 2024 mencapai 2.119, dengan 31,6 persen terkait pemilu, menunjukkan hoaks menjadi alat untuk mempengaruhi opini publik.

Jakarta, IDN Times - Pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024 menunjukkan hoaks politik akan kembali merebak jelang pilkada serentak pada 27 November nanti.

Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho, mengatakan, tanda kontestasi politik akan segera dimulai adalah munculnya narasi-narasi hoaks soal komunis dan hasutan SARA.

“Seluruh elemen bangsa Indonesia berharap pilkada kali ini berlangsung secara transparan, adil, dan dapat dipercaya, juga tanpa hoaks,” ujar dia dalam acara Indonesia Fact Checking Summit (IFCS) 2024 di Jakarta, Kamis (7/10/2024).

1. Semester I 2024 ada 2.119 hoaks

Agenda Indonesia fact-Checking Summit 2024 mengusung tema Mengatasi Gangguan Informasi, Merawat Ruang Demokrasi di Lumire Hotel Jakarta, Kamis (7/11/2024) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Dari pantauan Mafindo, jumlah hoaks pada semester I 2024 diketahui mencapai 2.119. Jumlah ini hampir menyentuh total temuan hoaks sepanjang tahun 2023 yang mencapai 2.330.

Dari jumlah tersebut, sebesar 31,6 persen merupakan hoaks terkait pemilu. Hal tersebut menunjukkan, saat pesta politik besar, hoaks menjadi alat untuk mempengaruhi opini publik.

Dia menjelaskan, pascapilpres perhatian orang akan beralih ke pilkada sehingga ketika politik di daerah mulai menghangat, hoaks politik juga tetap ada.

Pada Maret 2024, hoaks yang ditemukan mencapai 394, April 328, Mei 412, dan Juni 296 kasus. Hal ini menandakan hoaks tetap ada walau pilpres telah selesai.

“Hoaksnya bersifat lokal, menyasar ke kandidat maupun penyelenggara pemilu,” kata Septiaji.

2. Hoaks bisa merusak atau naikkan citra kandidat

Agenda Indonesia fact-Checking Summit 2024 mengusung tema Mengatasi Gangguan Informasi, Merawat Ruang Demokrasi di Lumire Hotel Jakarta, Kamis (7/11/2024) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Dari analisis terhadap hoaks pada semester I, hoaks lebih banyak menyasar kandidat 35,1 persen, pemerintah pusat 20,9 persen, KPU 8,9 persen, tokoh politik 5,6 persen, warga 5,2 persen, dan lainnya di bawah 5,0 persen.

"Hoaks merusak atau menaikkan citra kandidat. Hoaks juga mendelegitimasi pemilu,” ujar dia.

3. Kolaborasi lawan hoaks lewat IFCS

Ilustrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Salah satu upaya mengencangkan sabuk edukasi pada pemahaman akan informasi digital, Koalisi Cek Fakta menjadikan Indonesia Fact-Checking Summit (IFCS) 2024 sebagai event kolaborasi berbagai elemen.

“Dengan berkolaborasi, kita akan lebih kuat dalam melawan hoaks, terutama menjelang Pilkada 2024,” ujar Program Manager Cek Fakta dari Mafindo, Puji F Susanti.

Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk berdiskusi, merumuskan strategi, serta memperkuat kerja sama dalam menekan persebaran hoaks.

Adapun acara tersebut merupakan kolaborasi Mafindo, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Agenda ini mengusung tema 'Mengatasi Gangguan Informasi, Merawat Ruang Demokrasi.' Ada sejumlah topik dibahas dari mulai hoaks berbasis artificial intelligence (AI), strategi dan mitigasi menghadapi gangguan informasi, hingga kerja sama antara CSO dan pemerintah.

Editorial Team