Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan bahwa meski Indonesia sedang berada di tengah pandemik COVID-19, antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus tetap dilakukan. Ia juga mengatakan, 99 persen karhutla di Indonesia akibat ulah manusia.
"Sebab itu penegakan hukum harus harus tegas dan tanpa kompromi untuk menyelesaikan masalah ini," ujarnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta pada, Selasa (23/6).
Ia menegaskan, hal pertama yang harus dilakukan untuk mencegah karhutla adalah manajemen lapangan yang terkonsolidasi dan terkoordinasi. Pemanfaatan teknologi hal dilakukan untuk peningkatan monitoring serta pengawasan.
"Saya lihat di Polda Riau sangat bagus memberikan sebuah contoh dan saya sudah melihatnya langsung, dashboard itu bisa menggambarkan situasi di lapangan secara rinci dan detail," jelasnya.
Selain itu, Jokowi juga mengatakan setiap wilayah memiliki pengawasan hingga tingkat bawah. Misalnya saja seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)
"Kepala desa ini digunakan karena memang api kalau masih kecil kalau bisa kita selesaikan akan lebih efektif dan efisien dari pada sudah membesar baru kita pontang-panting," ujarnya.
Ia mengatakan, pemadaman api jangan dilakukan pada saat kondisi sudah besar. Tetapi pemadaman harus dilakukan secara cepat dan tanggap.
"Kemarin saya sudah minta para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Pangdam, Dandim, Danrem, Kapolda, Kapolres betul-betul harus cepat tanggap mengenai ini," tuturnya.
Jokowi juga menyampaikan penataan ekosistem secara konsisten harus dilakukan untuk mencegah kebakaran di lahan gambut. Misalnya saja dengan pembasahan gambut, membuat sekat kanal hingga memastikan embung atau sumur bor terisi air.
"Teknologi pembasahan lain sudah kita lakukan, hanya ini harus konsisten kita lakukan saya rasa ini sebagai pengantar," tuturnya.