Dicari Komisi I DPR, KSAD Dudung Sedang Kunker ke Korea Selatan

02 Feb 2023, 21:13 WIB

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman ketika berkunjung ke Mabes AD Korsel. (Dokumentasi Dinas Penerangan TNI AD)

Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menjadi sosok yang paling dicari oleh komisi I DPR pada Kamis (2/2/2023). Sebab, saat diundang untuk rapat membahas isu keamanan di Papua, Dudung memilih absen dan mengutus Wakil KSAD, Letjen TNI Agus Subiyanto ke parlemen.

Hal itu membuat anggota komisi I DPR terlihat geram. Apalagi mereka merasa tidak diinformasikan sebelumnya oleh Dudung bahwa ia bakal absen.

Dikutip dari Dinas Penerangan TNI AD, Jenderal Dudung diketahui tengah melakukan kunjungan kerja ke Mabes Angkatan Darat Korea Selatan. Dudung, kata Dispenad, membahas upaya peningkatan kerja sama militer antar AD di kedua negara yang selama ini telah terjalin, baik lewat latihan bersama maupun pertukaran pendidikan.

"Semoga kehadiran delegasi TNI Angkatan Darat akan meningkatkan kerja sama militer kedua negara," ungkap Dudung di dalam keterangan tertulis yang dikutip pada hari ini.

Lalu, apakah absennya Dudung ini dapat dipersepsikan sikap jenderal bintang empat tersebut yang tak hormat kepada Komisi I DPR? Apalagi, Dudung di masa lalu pernah bermasalah dengan Komisi I DPR.

1. Jenderal Dudung dapat dianggap tak menghormati DPR sebagai lembaga parlemen

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman (Dok. Humas Polda Metro Jaya)

Sementara, menurut peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, sebenarnya tak ada masalah Dudung absen di rapat dengan Komisi I DPR. Wakil KSAD pun diyakininya bisa memberikan penjelasan seandainya ditanya oleh komisi I DPR terkait pengadaan alutsista dan situasi keamanan di Papua.

"Tapi, ini soal penghormatan tadi. Kalau pun memang (KSAD Dudung) izin, disampaikan lah dengan baik. Apalagi ini kan di awal tahun anggaran dan ada banyak hal yang perlu dibicarakan terkait pengadaan alutsista yang dibutuhkan oleh TNI AD," ungkap Fahmi kepada IDN Times melalui telepon pada Kamis (2/2/2023).

Ia mengingatkan bahwa posisi DPR tidak sejajar dengan KSAD dan Panglima TNI. Posisi DPR sebagai lembaga parlemen berada di atas itu.

"Yang harus dihormati itu kan lembaga dan forumnya. Kalau ada anggota Komisi I DPR yang gak disuka ya silakan saja. Tetapi, forum dan lembaga DPR tetap harus dihormati," ujarnya.

Sikap Dudung dianggap tak menghormati DPR lantaran ia tak melayangkan surat izin kepada parlemen dan menyampaikan notifikasi bahwa rapat hari ini akan diwakilkan kepada Wakil KSAD.

Ia menambahkan meski sifat acara yang dihadiri KSAD Dudung adalah courtesy call, namun hal tersebut membutuhkan kesiapan dari Korsel selaku negara tuan rumah. "Dan courtesy call itu etikanya dihadiri oleh pucuk pimpinan langsung," tutur dia.

2. Komisi I hanya menerima surat izin dari Panglima TNI

Instagram.com/@meutya_hafid

Sementara, Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, mengatakan pihaknya baru mengetahui soal absennya Dudung dalam rapat pada pagi tadi. Ia menyebut biasanya selalu ada komunikasi lebih awal ke komisi I DPR. Apalagi, dalam rapat pada hari ini, turut membahas agenda situasi dan keamanan di Papua.

Absennya Dudung hanya diketahui dari surat yang dikirimkan oleh Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono pada 31 Januari 2023 lalu. "Bapak Ibu Komisi I yang terhormat, pimpinan dan anggota, surat dari Panglima TNI tanggal 31 Januari menyampaikan bahwa Bapak Jenderal TNI Dudung Dudung Abdurrachman mengadakan atau sedang dalam rangka kunjungan kehormatan courtesy call kepada Jenderal Park Jeong Hwan, KSAD dari Republik Korea dan ada beberapa visit di Korea," ungkap Meutya di rapat hari ini.

Meutya mengapresiasi surat dari Panglima TNI tersebut. Dia lalu menanyakan kepada para anggota apakah rapat tersebut akan tetap dilanjut.

"Kami mungkin menyampaikan karena ini kami apresiasi surat dari Panglima. Tapi biasanya, Pak, dari yang bersangkutan juga mengirimkan surat. Sementara itu, mungkin yang saya sampaikan kepada Bapak atau Ibu anggota. Tidak apa-apa dimulai tanpa Pak KSAD atau bagaimana? Sebelum saya buka," tanya Meutya di rapat pada pagi tadi.

Rapat pun akhirnya tetap dilanjutkan secara tertutup tanpa kehadiran Jenderal Dudung.

3. Panglima TNI bakal menyampaikan teguran komisi I kepada KSAD Dudung

Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono (IDN Times/Ilman nafi'an)

Sementara, Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono mengatakan akan menyampaikan teguran komisi I DPR kepada KSAD Dudung. "Iya nanti kami sampaikan (ke Dudung)," ujar Yudo di kompleks parlemen Senayan pada siang tadi.

Yudo mengatakan perintah dari DPR yakni agar ada perbaikan komunikasi antarmatra di TNI. Komunikasi antarmatra itu disorot sebagai dampak dari absennya KSAD Dudung di rapat pada hari ini.

"Kan perintahnya nanti supaya disampaikan. Nanti saya sampaikan," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) itu.