Diisukan Jabat DPA Usai Pensiun, Jokowi: Sesuai Rencana Pulang Solo

16 Jul 2024, 14:25 WIB

Muhammad Ilman Nafian

Presiden Jokowi meninjau posyandu di Cipete, Jakarta Selatan (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya sih...

DPR RI telah mengesahkan RUU Wantimpres menjadi DPA, yang disebut-sebut disiapkan untuk Presiden Jokowi setelah pensiun. RUU Wantimpres mengubah nomenklatur dari Wantimpres menjadi DPA dan mengatur jumlah keanggotaan. RUU Wantimpres juga memungkinkan presiden terpilih membentuk anggota DPA sesuai kebutuhannya.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Rumornya, DPA disiapkan diisi untuk Presiden Joko "Jokowi" Widodo, selepas pensiun pada 20 Oktober 2024. Namun saat dikonfirmasi, Presiden Joko "Jokowi" Widodo enggan menjawab isu tersebut. Dia mengaku masih berkeinginan pulang ke Solo selepas pensiun.

"Sampai saat ini rencana saya masih belum berubah (pulang ke Solo)," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

1. RUU Wantimpres ubah nomenklatur jadi DPA

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas bantah RUU TNI untuk kembalikan Dwifungsi TNI. (IDN Times/Amir Faisol)

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas, menuturkan sedikitnya ada tiga hal yang diubah dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres).

Pertama, RUU Wantimpres mengubah nomenklatur yang semula merupakan Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

"Menyangkut soal perubahan nomenklatur yang tadinya itu Dewan Pertimbangn Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung," kata Supratman, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Kedua, RUU tersebut mengatur jumlah keanggotaan dalam DPA. Supratman mengatakan, semula dalam RUU Wantimpres diatur keanggotaannya dibatasi menjadi delapan orang.

2. Jumlah DPA disesuaikan dengan kebutuhan presiden

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas sebut seluruh fraksi sepakat RUU inisiatif DPR. (IDN Times/Amir Faisol)

Selanjutnya, dalam RUU ini keanggotaan DPA disesuaikan dengan kebutuhan presiden terpilih. Artinya, Prabowo Subianto memiliki kewenangan membentuk berapa jumlah anggota DPA sesuai dengan kebutuhannya.

"Sekarang diserahkan kepada presiden disesuaikan dengan kebutuhannya untuk bisa mendapatkan orang-orang terbaik yang bisa memberikan pertimbangan terbaik kepda presiden berikutnya," kata dia.

3. Anggota DPA menjadi pejabat negara

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan RUU Wantimpres merubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung. (IDN Times/Amir Faisol)

Ketiga, Supratman mengatakan, RUU Wantimpres menyangkut soal syarat-syarat untuk menjadi anggota DPA. Dia menegaskan, nantinya Wantimpres statusnya akan menjadi pejabat negara.

"Cuma itu saja menyangkut soal kelembagaan, nanti Wantimpres itu statusnya sebagai pejabat negara," kata dia.