Sasar Guru Ngaji Hingga Marbot, Pemprov Jateng Perluas Jaminan Kesehatan
Pemprov Jawa Tengah mengusulkan perluasan JKN bagi guru ngaji, guru agama, marbot masjid, dan kelompok rentan yang belum seluruhnya terlindungi.
BPJS Kesehatan dan Pemprov Jateng membahas pemetaan ulang penerima manfaat serta dukungan pembiayaan dari masyarakat, filantropi, dan CSR di tengah tantangan fiskal daerah.
Pemprov menyiapkan skema PBI dan PBPU; potensi kelebihan anggaran PBPU sekitar Rp1,7 miliar dapat dialihkan untuk memperluas perlindungan kesehatan.
Jakarta, IDN Times – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat, terutama kelompok pekerja sosial dan keagamaan yang selama ini belum seluruhnya terakomodasi.Â
Sejumlah warga yang selama ini menjadi guru ngaji, marbot masjid, dan kelompok masyarakat rentan lainnya menjadi sasaran yang diusulkan untuk mendapatkan perlindungan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
1. Masih ada kelompok masyarakat yang butuh perlindungan kesehatan
(kanan) Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Sutopo Patria Jati melakukan audiensi dengan (kiri) Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Kota Semarang pada Senin, 9 November 2026. (dok. Pemprov Jateng) Upaya tersebut dibahas saat Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Sutopo Patria Jati melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Kota Semarang pada Senin, 9 November 2026.
Sutopo mengakui, masih terdapat kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan kesehatan, tetapi belum terakomodasi dalam skema bantuan pemerintah. Di antaranya adalah guru ngaji atau guru agama serta marbot masjid yang selama ini belum seluruhnya mendapatkan jaminan kesehatan. Padahal, kelompok tersebut memiliki peran sosial dan keagamaan yang cukup besar di tengah masyarakat.
Karena itu, diperlukan pemetaan kembali terhadap kelompok penerima manfaat, termasuk kemungkinan realokasi anggaran dari pos pembiayaan yang jumlah penerimanya semakin berkurang kepada kelompok lain yang belum mendapatkan perlindungan.
Sutopo mengatakan, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perlunya gotong royong dari berbagai pihak untuk menjaga keberlangsungan pembiayaan jaminan kesehatan. Menurutnya, kondisi fiskal pemerintah daerah yang cukup menantang membutuhkan dukungan dari berbagai sumber, termasuk masyarakat, lembaga filantropi, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
"Pemerintah daerah perlu dibantu dari berbagai pihak dan sumber yang ada, terutama masyarakat, lembaga filantropi, maupun CSR," ujarnya.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin menyampaikan apresiasinya atas usulan memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat, terutama kelompok pekerja sosial. Pihaknya berkomitmen untuk mengupayakan agar para guru ngaji dan marbot mendapatkan perlindungan kesehatan.Â
2. Dua skema pembiayaan
(kanan) Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Sutopo Patria Jati melakukan audiensi dengan (kiri) Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Kota Semarang pada Senin, 9 November 2026. (dok. Pemprov Jateng) Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Zulfachmi Wahab, menyampaikan Pemprov Jateng telah menyiapkan pembiayaan melalui dua skema, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
Dalam evaluasi pembiayaan, terdapat potensi pengalihan anggaran pada skema PBPU seiring berkurangnya kebutuhan pembiayaan untuk kelompok tertentu. Termasuk peserta yang sebelumnya mendapatkan perlindungan pada masa pandemi Covid-19.
Zulfachmi menjelaskan, terdapat kelebihan anggaran sekitar Rp1,7 miliar yang berpeluang dimanfaatkan untuk memperluas perlindungan kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkan.
3. Perluasan jaminan kesehatan
Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Sutopo Patria Jati melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Kota Semarang pada Senin, 9 November 2026. (dok. Pemprov Jateng) Salah satu kelompok yang menjadi perhatian adalah guru ngaji dan marbot masjid. Selain itu, peluang perluasan juga diarahkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial dan kesehatan.
Langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya Pemprov Jateng memastikan jaminan kesehatan tidak hanya menjangkau masyarakat yang telah terdata. Tetapi juga kelompok pekerja sosial dan keagamaan yang memiliki peran penting di tengah masyarakat.
Melalui penguatan kolaborasi dengan BPJS Kesehatan, pemerintah daerah berharap cakupan perlindungan kesehatan semakin inklusif, sekaligus memastikan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara lebih mudah, merata, dan berkelanjutan. (WEB)
