Habiburokhman Usul Prabowo Terbitkan Perppu Atur Penyadapan Ilegal
Ketua Komisi III DPR RI mengusulkan Presiden Prabowo menerbitkan Perppu untuk mengatur hukuman atas penyadapan ilegal.
Habiburokhman menilai UU ITE saja tidak cukup dan meminta penggunaan pasal terkait penyalahgunaan wewenang serta keamanan negara.
Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal sepanjang 2025–2026.
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhma mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatur hukuman penyadapan ilegal.
Pernyataan ini disampaikan Habiburokahman menanggapi skandal penyadapan oleh empat orang jenderal polisi terhadap Presiden Prabowo Subianto, yang juga menyeret nama Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurut penyadapan ilegal tersebut merupakan persoalan serius karena dinilai bagian dari upaya pembangkangan atau insubordinasi.
"Bila perlu ya, dalam situasi mendesak, bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu, ya, yang membuat, yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini," kata Habiburokhman di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/11/2026).
1. Lebih masuk akal Prabowo terbitkan Perppu
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman minta kasus penyadapan ilegal diusut tuntas. (IDN Times/Amir Faisol). Politikus Gerindra itu menilai, Listyo dan kawan-kawan (dkk), sebagai pelaku penyadapan ilegal tidak cukup hanya dijerat dengan pasal makar karena terlalu sederhana. Menurut dia, upaya pembangkangan oleh Listyo dkk ini bahkan jauh lebih ekstrem dari skandal Watergate di Amerika Serikat.
Habiburokhman juga menilai, penerbitan Perppu untuk mengatur penyadapan ilegal lebih masuk akal untuk digunakan oleh Kepala Negara dalam situasi seperti ini. Sebab, lanjut dia, KUHP baru juga tidak mengatur kejahatan ekatrem seperti ini.
"Intinya, jangan sampai orang yang sudah melakukan kejahatan demikian ekstrem, dengan berbagai perannya, lolos karena undang-undangnya memang belum mengatur dengan baik. Kalau menurut saya sih masuk akal. Kayak dulu kan bom Bali tiba-tiba ada ada perppu. Nah, begitu juga saat ini," kata dia.
2. Tak cukup menerapkan UU ITE
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman minta kasus penyadapan ilegal diusut tuntas. (IDN Times/Amir Faisol). Habiburokhman menegaskan, kasus ini tidak cukup hanya dengan menerapkan UU ITE. Menurutnya, Polri bisa mengenakan UU Tipikor untuk mengusut penyalahgunaan wewenang.
"Kalau, karena alat yang harusnya diadakan oleh negara, tetapi digunakan untuk kepentingan lain," kata dia.
Selain itu, Polri juga dinilai bisa menggunakan UU Keamanan Negara, termasuk adanya tindakan makar di balik kasus ini. Lebih jauh, Habiburokhman menyampaikan, pihaknya akan memanggil Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar kasus ini diungkap dengan jelas apa motifnya dan siapa yang mengambil manfaat di balik peristiwa ini.
"Ini enggak mungkin orang hanya pengen denger-denger aja. Enggak mungkin, orang-orang tersebut dan jumlahnya juga luar biasa besar, 6.000 orang, dilakukan penyadapan ilegal. Nah, ini harus bisa dibongkar, oleh penyidik nantinya. Jadi, pasalnya dikenakan adalah, kita minta, pasal makar dan pasal-pasal terkait keamanan negara," kata Waketum Gerindra itu.
3. Lsityo dan 3 jenderal sadap Prabowo
Presiden Prabowo Subianto ketika menerima Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ketika itu masih menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) di Istana Kepresidenan. (Dokumentasi Biro Pers Istana) Bareskrim Polri menetapkan tiga jenderal kepolisian sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, politisi, media, ormas, LSM, dan pengusaha sepanjang tahun 2025–2026. Teranyar, Bareskrim Polri juga menetapkan Irjen Slamet Uliandi, selaku Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri sebagai tersangka baru dalam kasus ini.
Keempat tersangka tersebut adalah: LSP — Jenderal Polisi (Purn/Mantan) Listyo Sigit Prabowo (Mantan Kapolri yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden / KSP); ASN — Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (Kepala Divisi Hukum / Kadivkum Polri); dan EH — Irjen Pol Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, mantan Direktur Tipidnarkoba Bareskrim Polri); Irjen Slamet Uliandi, Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri
Listyo Sigit merupakan orang dekat Jokowi. Ia pernah menjabat sebagai Kapolresta Surakarta (Solo) pada 2011, ketika Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Kemudian menjadi Ajudan Presiden Jokowi pada 2014. Kariernya terus naik di era Jokowi hingga menduduki posisi strategis seperti Kapolda Banten, Kabareskrim Polri, dan kemudian dipilih langsung oleh Jokowi untuk menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada 2021.
