2,34 Juta Warga Jakarta Terjerat Pinjol, DPRD DKI Khawatir
Suasana perkantoran (IDN Times/Umi Kalsum)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - DKI Jakarta tercatat jadi provinsi terbesar kedua di Indonesia yang menggunakan platform financial technology (fintech) peer to peer lending (P2P Lending) atau pinjaman online (Pinjol). Laporan OJK pada April 2023 menyebut, ada 2,34 juta warga Jakarta menggunakan pinjol hingga mencatatkan utang Rp10,35 triliun.
Melihat fakta itu, Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta pemprov mempermudah syarat dan ketentuan bagi warga Jakarta mengajukan kredit usaha rakyat (KUR), terutama kepada mitra seperti Bank DKI dan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM).
“Pinjol kan tidak pakai BI checking, tapi bunga dan resikonya besar sekali. Sehingga kemudian kita menginisiasi dan meminta agar dibuat fasilitas peminjaman yang lebih mudah dari Bank DKI dan Dinas UMKM,” ujar Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Taufik Zoelkifli, dalam siaran tertulis, Jumat (21/7/2023).
1. Pemprov diminta sosialisasikan risiko pinjol
ilustrasi pinjaman online (IDN Times/Aditya Pratama)Selain itu, Taufik juga menyarankan agar Pemprov DKI melakukan sosialisasi terkait risiko dan bahaya yang akan diterima nasabah pinjol, apabila terjadi keterlambatan pembayaran.
“Bagaimana kita bisa memberikan supply kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha, juga mengedukasi dan sosialisasi dari Pemda kepada masyarakat agar tidak menggunakan pinjol lagi,” kata politisi PKS ini.
2. Utang warga DKI lebih besar dari APBD Yogyakarta
Ilustrasi kendaraan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)Di kesempatan yang sama, anggota Komisi B DPRD lainnya, yakni Suhud Alynuddin, menyayangkan warga Jakarta memiliki utang ke pinjol hingga miliaran. Oleh karena itu, ia meminta pemprov membuat suatu terobosan agar msayarakat tak bertambah banyak yang menjadi nasabah pinjol.
Editor’s picks
“Angka ini lebih besar dari APBD Yogyakarta dan hampir setengah APBD Jawa Tengah. Menurut saya ini tidak bisa dianggap enteng. Pemprov harus hadir untuk mengatasi dan mencari jalan keluar terhadap persoalan ini,” beber dia.
Baca Juga: OJK: Masyarakat Jangan Beli Tiket Konser Coldplay Pakai Pinjol Ilegal!
3. Pemprov gencarkan sosialisasi bersama OJK
Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (IDN Times/Helmi Shemi)Sementara itu, Asisten Perekonomian dan keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati mengaku, pihaknya sudah membentuk tim percepatan akses keuangan daerah, serta menggandeng OJK melakukan berbagai upaya agar jumlah warga Jakarta yang menjadi nasabah pinjol tak semakin banyak.
“Setiap masyarakat harus tahu juga resiko pada saat ada pinjaman yang mudah gitu ya, hanya dalam hitungan detik misalnya. Nah sosialisasi bersama dengan OJK juga terus kita lakukan,” katanya.
4. Gencarkan produk pelaku UMKM
Ilustrasi produk UMKM. (Dok. IDN Times)Upaya lain juga terus dilakukan Sri yaitu menggencarkan pembinaan terhadap para peserta UMKM agar produk-produk dalam negeri bisa mendunia, sehingga bisa menggerakkan roda perekonomian warga Jakarta, terutama masyarakat menengah ke bawah.
“Tentu secara teori jika pendapatannya sudah cukup, mereka tidak perlu melakukan pinjaman. Sehingga kita fokus ke perkembangan UMKM. Saya kira itu menjadi fokus penguatan ekonomi di Jakarta,” ujarnya.
Baca Juga: Hindari Penggunaan Pinjol, OJK Geber Literasi Keuangan
Berita Terkini Lainnya
