Forum ACSC/APF 2023: Rebut Ruang Aman dan Kesetaraan di ASEAN
Presiden Jokowi hadir di KTT ke-37 ASEAN secara virtual, di Istana Kepresidenan Bogor (Dok. Biro Pers Kepresidenan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Lebih 1.000 peserta dari negara-negara ASEAN, Asia, dan entitas internasional berkumpul dalam forum ACSC/APF 2023 di Universitas Atma Jaya, Jakarta, Indonesia, pada 1-3 September 2023.
Acara yang mengangkat tema Merebut Ruang Aman, Memulihkan Demokrasi, dan Kesetaraan di ASEAN menyoroti impunitas sebagai isu utama yang berkaitan dengan masalah hak asasi manusia di ASEAN. Diharapkan kekerasan politik ini tidak terulang kembali di masa depan. Impunitas ini diakibatkan kurangnya penghormatan terhadap hak asasi manusia di ASEAN.
"Pemerintah di ASEAN harus memastikan bahwa kepentingan rakyat tercermin dalam setiap proses pengambilan keputusan, karena kepentingan rakyat, terutama kelompok rentan dan marginal seperti perempuan, anak perempuan, minoritas gender, penyandang disabilitas, dan perempuan pedesaan, sering kali tidak diprioritaskan dalam perumusan kebijakan ASEAN,” kata Rena, Komite Nasional Indonesia dari Yayasan Kalyanamitra dalam siaran tertulis, Minggu (3/9/2023).
Baca Juga: Zulhas Beberkan 3 Jurus Meningkatkan Perdagangan di ASEAN
1. Masyarakat sipil ingin mendemokrasikan ASEAN
Ilustrasi. ANTARA FOTO/Muhammad AdimajaSelama tiga hari, para peserta menyuarakan suara secara kolektif melalui tiga sesi pleno, 29 lokakarya, dan 30 acara sampingan. Sebanyak 29 lokakarya itu merefleksikan enam ruang konvergensi, yakni perdamaian dan keamanan manusia, regionalisme alternatif, hak asasi manusia dan ruang aman untuk kelompok marginal, keadilan iklim dan lingkungan, keadilan sosial ekonomi, serta demokrasi dan anti-otoritarianisme.
"Dengan banyaknya lokakarya dan acara sampingan ini, kami, masyarakat sipil ingin merebut kembali ruang kami di pusat agenda regionalisme ini. Dengan membahas beberapa masalah dalam ACSC/APF 2023. Kami, masyarakat sipil ingin mendemokrasikan ASEAN, agar lebih inklusif dan bekerja aktif dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia", jelas Direktur Eksekutif HRWG Indonesia, Daniel Awigra.
Baca Juga: Aktivitas Angkutan Barang Dibatasi Selama KTT ASEAN, Ini Ketentuannya
2. Rekomendasi dari setiap ruang konvergensi
ANTARA FOTO/Novrian ArbiEditor’s picks
Berikut adalah rekomendasi dari setiap ruang konvergensi:
Ruang Konvergensi Perdamaian dan Keamanan Manusia: ASEAN dan negara anggotanya harus mempromosikan penyelesaian semua sengketa dengan cara damai yang sesuai dengan hukum internasional dan menahan diri dari penggunaan kekuatan atau ancaman penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional. Negara-negara anggota harus mencegah semua pelanggaran hak asasi manusia, kekejaman, kejahatan, penculikan anak, dan penghilangan paksa. Selain itu, negara-negara anggota ASEAN harus menangani ancaman non-tradisional terhadap keamanan dan mata pencaharian manusia secara berkelanjutan.
Ruang Konvergensi Regionalisme Alternatif: ASEAN dan semua negara anggota harus menyediakan kerangka hukum dan kebijakan tentang ekonomi sosial dan solidaritas bagi pekerja di sektor formal dan informal.
Ruang Konvergensi Hak Asasi Manusia dan Ruang Aman untuk Kelompok Marginal: ASEAN harus mengadopsi dan mengimplementasikan kerangka hukum dan kebijakan yang komprehensif tentang hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas, dan kelompok minoritas.
Ruang Konvergensi Keadilan Iklim dan Lingkungan: ASEAN dan semua negara anggota harus mengambil langkah-langkah yang lebih ambisius untuk mengatasi krisis iklim dan lingkungan, dengan fokus pada keadilan transisi dan pengurangan emisi.
Ruang Konvergensi Keadilan Sosial-Ekonomi: ASEAN dan semua negara anggota harus memajukan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pengurangan ketimpangan di segala aspek pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi semua orang.
Ruang Konvergensi Demokrasi dan Anti-Otoritarianisme: ASEAN dan semua negara anggota harus memperkuat demokrasi, mempromosikan good governance, dan melawan otoritarianisme.
Baca Juga: Indonesia Sebut Semua Pihak Akan Diuntungkan jika ASEAN Stabil
3. ACSC/APF 2023 platform penting bagi masyarakat sipil untuk menyuarakan keprihatinan
IDN Times/Fitang Budhi adhitiaACSC/APF 2023 adalah platform penting bagi masyarakat sipil untuk menyuarakan keprihatinan mereka tentang situasi hak asasi manusia dan demokrasi di ASEAN. Konferensi ini juga merupakan kesempatan untuk membahas rekomendasi dan strategi mengatasi tantangan-tantangan ini.
"Kami menyerukan kepada ASEAN dan semua negara anggotanya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk merealisasikan rekomendasi ACSC/APF 2023. Kami juga menyerukan kepada masyarakat sipil di seluruh ASEAN untuk terus bekerja sama dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi di kawasan ini," katanya.
Berita Terkini Lainnya
