Comscore Tracker

Geruduk DPRD DKI Jakarta Tolak Jalan Berbayar, Ojol: Makin Susah!

Wacana ERP menimbulkan polemik

Jakarta, IDN Times - Ratusan orang berjaket ojek online (ojol) melakukan demo di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Mereka yang tergabung dalam Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) menolak wacana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di Ibu Kota.

Koordinator demo dalam orasinya mengungkapkan, jika ERP diterapkan, maka rakyat jelata hanya akan menjadi penonton di pinggir jalan.

"Rakyat jelata menonton lalu lalang mobil mewah beserta moge sambil mengibarkan bendera kertas. Oleh karena itu, kami aliansi taktis Predator menolak tegas pemberlakuan ERP di Jakarta," ujarnya di atas mobil bak terbuka.

"Jalan ini dibangun pakai duit rakyat, tetapi mereka yang pakai mobil mewah, pakai ajudan yang menikmati, orderan anyep, makin sudah," imbuhnya.

Baca Juga: 4 Kota di Dunia Sudah Duluan Terapkan ERP, Ngefek Kurangi Macet? 

1. Masih banyak kebijakan lain urai macet

Geruduk DPRD DKI Jakarta Tolak Jalan Berbayar, Ojol: Makin Susah!Suasana jalan saat lampu merah di Jakarta (IDN Times/Besse Fadhilah)

Menurutnya, masih banyak langkah kebijakan yang bisa dilakukan untuk mengurai kemacetan di Jakarta.

Misalnya, moratorium pembelian kendaraan dinas untuk semua kantor pemerintahan yang ada di Jakarta hingga membatasi jumlah kepemilikan kendaraan bermotor untuk warga Jakarta. 

Lalu, mewajibkan semua Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan transportasi umum, tata ulang arus lalu lintas, penegakkan hukum lalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor, serta menghapus jalur sepeda di semua ruas jalan utama.

Baca Juga: Tolak Jalan Berbayar, Nasdem: Jalan Ini Dibangun dari Pajak Rakyat

2. Pendemo menolak duduk bersama legislatif

Geruduk DPRD DKI Jakarta Tolak Jalan Berbayar, Ojol: Makin Susah!Demo ojol tolak jalan berbayar atau ERP di depan Gedung DPRD DKI JAKARTA, Rabu (25/1/2023). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, sudah mempersilakan perwakilan demo masuk ke dalam ruang rapat Komisi B. Saat itu Komisi B sedang membahas kajian penerapan ERP bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Namun, pendemo menolak duduk bersama legislatif. Mereka hanya ingin Ketua DPRD DKI Jakarta keluar menemui para pendemo yang berada di gedung DPRD.

Baca Juga: Kemacetan Jakarta Tahap Kronis, Jalan Berbayar Bisakah Jadi Solusi?

3. Heru persilakan masyarakat sampaikan pendapat

Geruduk DPRD DKI Jakarta Tolak Jalan Berbayar, Ojol: Makin Susah!Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono usai melantik Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta di Balai Agung, Senin ( 9/2/2023). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengakui, bahwa rencana penerapan ERP atau jalan berbayar elektronik di DKI Jakarta menuai polemik.

Heru mengungkapkan saat ini regulasi ERP masih dalam proses sehingga dia mempersilakan warga untuk memberikan pendapat.

"Sekali lagi ya ERP dalam proses, silakan aja masyarakat yang memang memberikan pendapat supaya dikaji juga oleh eksekutif dan legislatif, kan masih lama (penerapan)," ujar Heru di Jakarta Timur, Selasa (24/1/2023).

Baca Juga: Jalan Berbayar Tuai Polemik, Heru Persilakan Masyarakat Berpendapat 

4. Regulasi masih dibahas

Geruduk DPRD DKI Jakarta Tolak Jalan Berbayar, Ojol: Makin Susah!Rapat Komisi B tentang ERP di DPRD DKI Jakarta, Senin (16/1/2023). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan, pembahasan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) mengenai Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta.

"Perda kebijakan PL2SE atau ERP ini masih dibahas bersama DPRD. Setelah legal aspeknya selesai barulah PLL2SE ini bisa diterapkan," ujar Syafrin.

Baca Juga: Tarif Jalan Berbayar di Jakarta Idealnya di Atas Rp20 Ribu

Topic:

  • Deti Mega Purnamasari

Berita Terkini Lainnya