Heru Belum Bahas Aturan Ganjil Genap Sepeda Motor di Jakarta
Personel Polresta Bogor Kota dan Dishub Kota Bogor mengatur arus lalu lintas saat pemberlakuan kebijakan ganjil genap di Simpang Tol Bogor Outer Ring Road (BORR), Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/7/2021) (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum membahas usulan penerapan kebijakan ganjil genap (gage) untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor.
Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Dishub DKI belum mengkaji pembatasan sepeda motor di Ibu Kota.
"Belum, Pak Dishub belum ada kajian, belum jalan kajiannya," ujar Heru di Balai Kota, Selasa (17/10/2023).
1. Kapolri usul gage sepeda motor
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu, 7 November 2021. (dok. Humas Polri)Diketahui wacana ini diusulkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Dia menyoroti kemungkinan penerapan aturan ganjil genap sepeda motor. Kebijakan itu terkait polusi udara di Jakarta yang memburuk beberapa waktu terakhir.
"Kita beberapa waktu yang lalu juga dihadapkan dengan polusi udara, 67 persen polusi udara khususnya yang terjadi di DKI Jakarta itu dari emisi kendaraan bermotor, 26,8 persen dari industri manufaktur, dan sisanya dari pembakaran sampah," kata Sigit saat acara Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-68 yang disiarkan di kanal YouTube NTMC Polri, dikutip Rabu (27/9/2023).
Baca Juga: Pemprov DKI Kaji Wacana Ganjil Genap Sepeda Motor
2. Gage untuk kurangi polusi udara
Editor’s picks
Aprilio Akbar/ANTARA FOTOPolusi udara, menurut Listyo, berhubungan erat dengan kesehatan. Di wilayah tertentu, udara yang memburuk sampai menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
"Kita diminta untuk ikut menjaga agar yang namanya polusi udara ini ke depan bisa kita tekan, karena ini terkait dengan perubahan lingkungan, dan juga untuk kesehatan," katanya.
3. PSI DKI tolak wacana ganjil genap
Ilustrasi pengendara sepeda motor (IDN Times/Fadhliansyah)Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI, William A Sarana menolak wacana tersebut. Ia menilai kebijakan itu tak akan efektif.
"Saya rasa belum saatnya, karena mestinya pemerintah sebaiknya fokus terlebih dahulu untuk meningkatkan kecepatan dan kenyamanan di transportasi umum," ucapnya dalam keterangan, Senin (9/9/2023).
William mengingatkan, masih banyak wilayah di Jakarta atau daerah penyangga yang belum terjangkau jaringan transportasi umum.
"Pemerintah harusnya melihat hal ini sebagai PR (pekerjaan rumah) agar transportasi umum di DKI dan sekitarnya semakin lebih baik," katanya.
Baca Juga: Kapolri Bahas Kemungkinan Penerapan Ganjil Genap untuk Sepeda Motor
Berita Terkini Lainnya
