Jabatan Mensos Incaran Partai, Jokowi Harus Cari Kalangan Profesional
Mensos Juliari P Batubara (Dok. Kemensos)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Organisasi Perkumpulan Pekerjaan Sosial (Propeksos), Sukma Sandi mendesak Presiden Joko 'Jokowi' Widodo menunjuk posisi Menteri Sosial dari kalangan profesional bukan kader partai. Dia menambahkan posisi Mensos memang seksi hingga menjadi incaran partai politik.
"Permasalahan sosial semakin kompleks, kemiskinan dan situasi kesejahteraan sosial masyarakat akibat dampak COVID-19 perlu penanganan profesional," kata Sandi dalam siaran tertulis, Minggu (13/12/2020).
1. Mensos dari kalangan profesional bebas dari kepentingan politik
Ketua Umum Organisasi Perkumpulan Pekerjaaan Sosial (Propeksos), Sukma SandiSandi berharap Mensos dari kalangan profesional akan mampu menyelesaikan berbagai persoalan di Kementerian Sosial dan bebas dari kepentingan politik, orientasi dan ikatan partai politik.
"Masalah sosial membutuhkan sosok yang tepat, karena masalah sosial tidak hanya mengenai penyaluran bantuan sosial sembako atau uang, ada intervensi profesional dengan pendekatan ilmiah, dan ini tidak banyak diketahui banyak kalangan," ujarnya.
Baca Juga: 7 Fakta Kasus Korupsi Bansos COVID yang Seret Mensos Juliari Batubara
2. Posisi Mensos seksi karena institusi ini terjun langsung kepada masyarakat
Mensos Juliari P Batubara salurkan bansos di Medan (Dok. Kemensos)Ia menambahkan bahwa posisi Mensos memang seksi hingga menjadi incaran partai politik karena institusi ini terjun langsung kepada masyarakat, Sandi menilai hal ini mengakibatkan penyelesaian masalah sosial tidak tuntas karena fakir miskin dan anak-anak terlantar hanya menjadi objek politik.
Editor’s picks
"Profesi Pekerja Sosial Profesional yang sudah lama eksis di Indonesia perlu di pertimbangkan Presiden dan kami sudah menyurati presiden," tegasnya.
Sandi mencontohkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di mana posisi menteri selalu diisi oleh profesi yang ahli di bidang kesehatan, begitu juga dengan Kemensos harus diisi oleh profesi yang ahli dalam bidang Kesejahteraan Sosial.
3. KPK menetapkan Mensos Juliari P Batubara jadi tersangka dugaan korupsi program bansos COVID-19
Menteri Sosial Juliari P Batubara (kiri) meninggalkan ruang pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020) (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara jadi tersangka, terkait kasus dugaan korupsi program bansos COVID-19. Dalam kasus ini, Juliari diduga menerima suap sebesar Rp17 miliar.
"Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS (Matheus) kepada JPB (Juliari) melalui AW (Adi), dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar," ucap Ketua KPK Firli Bahuri, dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube KPK, Minggu (6/12/2020).
Pemberian uang tersebut dikelola oleh Eko (EK) dan Shelvy selaku orang kepercayaan Juliari, untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Firli menjelaskan, kasus ini berawal dari adanya pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020, dengan nilai Rp5,9 triliun. Kemudian, ada 272 kontrak dan dilaksanakan dengan dua periode.
Juliari Batubara menunjuk Matheus dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan proyek tersebut. Mereka menunjuk langsung para pihak yang menjadi rekanan.
"Dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS (Matheus). Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS (Matheus) dan AW (Adi) sebesar Rp10 ribu per paket sembako, dari nilai Rp300 ribu per paket bansos," jelas Firli.
Baca Juga: Bukan cuma Juliari Batubara, Mensos-Mensos Ini juga Kena Kasus Korupsi
Berita Terkini Lainnya
