Risma Ngadu ke DPR, DTKS Tak Pernah Diperbaiki Sejak 2015
Menteri Sosial Tri Rismaharini menggelar rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI Senin (24/5/2021). (dok. Kemensos)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan segala permasalahan terkait penduduk miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Senin (24/5/2021).
Risma mengatakan pihaknya menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Di antaranya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan sebagainya.
Koordinasi dilakukan termasuk dalam keputusan untuk “menidurkan” 21.000.156 data pada DTKS.
"Untuk penyaluran bantuan ini, selalu dalam pemeriksaan anggaran, pak. Padahal data yang harus diperbaiki sejak tahun 2015. Jadi, saya waktu itu mohon izin, ini semata-mata hanya untuk antisipasi agar tidak masuk ranah pidana. Sehingga ini kami dahului, tidak ada maksud apa-apa,” kata Risma dalam siaran tertulis, Senin (24/5/2021).
1. Kemensos tidurkan 21 juta data ganda
Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir dalam jumpa pers peluncuran “New DTKS” di Kantor Kemensos, Jakarta (21/04).Risma menerangkan Kemensos telah meningkatkan integritas DTKS yang kemudian diluncurkan dengan nama New DTKS melalui Kepmensos No 12/HUK/2021.
Kementerian Sosial juga telah memutuskan “menidurkan” sebanyak 21.000.156 data ganda. Data ganda yang dimaksud dalam temuan Kemensos adalah namanya ganda, atau mendapat bantuan ganda.
"Untuk mengatasinya, dilakukan dengan cara menghilangkan nama-nama ganda, sehingga tersisa satu nama. Nama-nama ganda tersebut untuk Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Bantuan Sembako," paparnya.
Baca Juga: Kemensos Anggarkan Rp1,36 Triliun untuk Perbaikan Database DTKS
2. Terdapat fitur baru dalam New DTKS
Mensos Risma kenalkan New DTKS/Dok KemensosEditor’s picks
Risma memastikan, keputusan tersebut dilakukan dengan terlebih dulu berkoordinasi dengan lembaga terkait. Yakni Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan Agung.
Dalam New DTKS dimunculkan fitur baru, yang memungkinkan masyarakat bisa mengusulkan dirinya sebagai penerima manfaat. Dalam New DTKS, kata Mensos, ditambahkan dua fitur, yakni fitur ‘usulan baru’ dan ‘sanggahan’.
“Nanti tinggal menyebutkan nama, lokasi tempat tinggal,” kata Mensos.
3. Publik bisa mengecek data New DTKS di cekbansos.kemensos.go.id
Ilustrasi warga penerima Bansos (ANTARA FOTO/FB Anggoro)Diketahui, Kemensos telah meluncurkan New Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah dipadankan dengan NIK yang dikelola Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
“Per 1 April Kementerian Sosial meluncurkan New DTKS yang sudah dipadankan dengan NIK dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, ” ujar Risma, Rabu (21/4/2021).
Soal kekurangan data akan diminta kepada daerah terkait usulan-usualan baru. Untuk transparansi publik bisa mengecek data New DTKS di cekbansos.kemensos.go.id.
“Iya, banyak akun mengatasnamakan bansos, tapi yang officialy New DTKS bisa dibuka oleh publik melalui https://cekbansos.kemensos.go.id/, ” tandas Mensos.
Publik terbuka luas untuk memantau data penerima bansos PKH, BPNT, BST yang berakhir April. Dalam New DTKS disedikan dua sisi, yaitu seseorang yang berhak maka akan difasilitasi mengusulkan dirinya untuk menerima bantuan.
“Di sisi lain, bagi penyanggah akan disembunyikan beberapa nomor handphone di belakangnya untuk memberikan keberanian. Jika ada perbedaan data akan dibantu dengan melibatkan pihak perguruan tinggi, ” ungkapnya.
Baca Juga: Mensos Risma Buka Suara soal Tudingan Korupsi Bansos Rp100 Triliun
Berita Terkini Lainnya
