Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Disegel! Parkir Liar Blok M Square Rugikan PAD DKI hingga Rp50 Miliar

Dini Suciatiningrum
Disegel! Parkir Liar Blok M Square Rugikan PAD DKI hingga Rp50 Miliar
Panitia Khusus Perparkiran DPRD DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak) parkir ilegal Jakarta, Rabu (17/9/2025). (IDN Time/Dini Suciatiningrum)
  • Pansus DPRD DKI menyegel enam fasilitas parkir di Blok M Square karena praktik ilegal dan manipulasi pajak yang merugikan PAD hingga Rp50 miliar.
  • Izin operasional parkir tidak sah selama tiga tahun, sementara pendapatan mencapai Rp100 juta per hari namun laporan keuangan ke Bapenda diduga dimanipulasi.
  • Setelah penyegelan, Dishub DKI mengambil alih pengelolaan parkir dengan sistem pembayaran digital untuk memastikan transparansi dan mencegah kebocoran pendapatan daerah.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Ada orang parkir di Blok M Square yang ngambil uang tanpa izin. Katanya uangnya banyak banget, sampai bikin Jakarta rugi puluhan miliar. Terus ada bapak-bapak dari DPRD namanya Jupiter yang marah dan suruh tutup tempat parkir itu. Sekarang parkirnya dijaga sama Dinas Perhubungan dan pakai bayar digital supaya jujur.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Tindakan penyegelan enam fasilitas parkir di Blok M Square menunjukkan komitmen nyata pemerintah daerah dan DPRD DKI Jakarta dalam menegakkan transparansi serta melindungi hak publik. Dengan pengambilalihan oleh Dinas Perhubungan dan penerapan sistem pembayaran digital, pengelolaan parkir kini diarahkan menuju tata kelola yang lebih bersih, akuntabel, dan berpotensi meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta menyegel enam fasilitas parkir di kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan. Praktik parkir ilegal dan indikasi manipulasi data pajak telah merugikan daerah.

Ketua Pansus Jupiter menyatakan, penyegelan sebagai langkah konkret melindungi hak masyarakat. Mengamankan kebocoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari hasil parkir di kawasan Blok M Square.

“Yang melanggar aturan segera ditutup. Potensi kerugian negara dari pajak parkir yang dikelola PT. Dinamika Mitra Pratama (Best Parking) selama 15 tahun mencapai lebih dari Rp50 miliar," ucap Jupiter dikutip dari laman resmi DPRD, Rabu (13/5/2026).

1. Tidak kantongi izin

Panitia Khusus Perparkiran DPRD DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak) parkir ilegal Jakarta, Rabu (17/9/2025). (IDN Time/Dini Suciatiningrum)

Jupiter mengatakan dalam tiga tahun terakhir, izin operasional area parkir tersebut tidak mengantongi izin secara resmi dari Pemprov DKI Jakarta.

“Mereka memungut uang dari masyarakat secara ilegal tanpa izin. Ini tidak diperbolehkan,” tegas Jupiter.

2. Pendapatan parkir Blok M Rp100 juta per hari

Panitia Khusus Perparkiran DPRD DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak) parkir ilegal Jakarta, Rabu (17/9/2025). (IDN Time/Dini Suciatiningrum)

Berdasarkan data Pansus, pendapatan parkir di kawasan strategis Blok M bisa mencapai lebih dari Rp100 juta per hari atau sekitar Rp3 miliar per bulan. Kenyataannya, berbeda laporan keuangan yang disetorkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Dengan kata lain, telah terjadi praktik manipulasi.

“Ini adalah potensi kerugian negara. Kami meminta BPK dan penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi, untuk menindaklanjuti temuan Pansus ini karena ada indikasi pidana pengemplangan pajak,” kata Jupiter.

3. Pengelolaan parkur Blok M diambil alih Dishub DKI

Panitia Khusus Perparkiran DPRD DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak) parkir ilegal Jakarta, Rabu (17/9/2025). (IDN Time/Dini Suciatiningrum)

Setelah penyegelan, Jupiter memastikan, pengelolaan parkir di Blok M Square akan diambil alih sepenuhnya oleh Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Termasuk sistem pembayaran akan diubah menjadi digital (cashless) agar lebih transparan.

“Sehingga 100 persen menjadi pendapatan retribusi daerah,” ungkap Jupiter.

Dengan digitalisasi yang terintegrasi secara real-time, mencegah kebocoran atau permainan oknum. Selain itu, Jupiter menyoroti masih lemahnya pengawasan eksekutif terhadap pengelolaan parkir di DKI Jakarta.

Topics
parkirblok mparkir liarPemprov DKI Jakarta

Editorial Team

EditorDwifantya Aquina

Tonton lebih seru di