Disentil Purbaya, Pramono Segera Belanjakan Dana Mengendap Rp14,6 T

21 Okt 2025, 23:34 WIB

WhatsApp Image 2025-10-07 at 09.49.19.jpeg

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Selasa (7/10/2025). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Intinya sih...

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, dana Pemprov DKI yang mengendap di perbankan akan segera dioptimalkan
Dana Pemprov DKI Jakarta yang mengendap di perbankan mencapai Rp14,6 triliun

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan telah menginstruksikan seluruh jajarannya segera memanfaatkan dana milik daerah yang masih mengendap di berbagai bank, termasuk di Bank Jakarta.

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono menanggapi imbauan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang meminta pemerintah daerah (pemda) mempercepat realisasi belanja. Berdasarkan data, masih terdapat sekitar Rp14,6 triliun dana milik Pemprov DKI Jakarta yang belum terserap dan mengendap di bank.

“Berkaitan dengan uang daerah yang mengendap di bank-bank, termasuk di Bank Jakarta, saya sudah meminta, saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya,” kata Pramono di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa (21/10/2025).

1. Dana mengendap akan segera dioptimalkan

Ilustrasi Jakarta, Bundaran HI (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Sebelumnya, Pemprov DKI juga meluncurkan Program Try Out KJP untuk membantu siswa penerima Kartu Jakarta Pintar masuk ke perguruan tinggi. Program tersebut menjadi salah satu bentuk realisasi anggaran yang diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan di ibu kota.

Pramono menegaskan, dana Pemprov DKI yang mengendap di perbankan akan segera dioptimalkan penggunaannya, terutama setelah adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Ia menilai, kondisi tersebut menuntut Jakarta memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk melanjutkan pembangunan di berbagai sektor.

“Dengan demikian, uang-uang yang idle, kalau untuk di Jakarta, pasti akan termanfaatkan, apalagi setelah adanya pemotongan DBH, maka Jakarta membutuhkan ruang fiskal yang lebih untuk bisa membangun Jakarta," tuturnya.

2. Pemerintah pusat akan menyalurkan dana transfer sebesar Rp10 triliun

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Selain itu, Pramono juga menyoroti rencana pemerintah pusat yang akan menyalurkan dana transfer sebesar Rp10 triliun untuk Bank Jakarta. Ia menegaskan, dana tersebut nantinya akan digunakan sepenuhnya untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan warga ibu kota.

“Mudah-mudahan DKI Jakarta segera mendapatkan transfer dari pemerintah pusat untuk Bank Jakarta, seperti pembicaraan terakhir, yang rencananya Rp10 triliun. Pasti uang itu akan kami gunakan untuk membangun Jakarta secara baik," kata Pramono.

3. Dana Pemprov DKI mengendap Rp14,6 triliun

Segepok uang tunai pecahan Rp100 ribu jadi barang bukti kasus penggelapan dana Bank Jateng. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Menkeu Purbaya menyoroti masih rendahnya realisasi belanja pemerintah daerah yang menyebabkan dana sekitar Rp234 triliun mengendap di bank hingga akhir September 2025. Dari jumlah tersebut, DKI Jakarta menjadi daerah dengan simpanan terbesar mencapai Rp14,6 triliun. Purbaya menilai kondisi ini bukan disebabkan oleh kekurangan dana, melainkan karena lambatnya eksekusi program di daerah.

“Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Sekali lagi, (untuk) memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat,” ujar Purbaya dalam acara Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10).