DKI Susun Roadmap Kelola Sampah, Open Dumping Bantargebang Distop 2029

Menurut Pemprov DKI, penyusunan roadmap ini telah sejalan dengan target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yaitu mewujudkan 100 persen sampah terkelola pada 2029.

Pada kuartal ketiga dan keempat 2026, Pemprov DKI sudah mulai mengurangi porsi sampah yang ditangani melalui sistem open dumping dan menerapkan controlled landfill secara bertahap. Selain itu, kapasitas pengolahan sampah melalui berbagai fasilitas di dalam kota terus ditingkatkan.

Tahap ini diperkuat melalui peningkatan layanan pengumpulan dan pengangkutan, optimalisasi fasilitas pengolahan yang telah tersedia, serta perluasan program pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah dari sumber.

Memasuki 2027, ketergantungan terhadap praktik open dumping kembali dikurangi secara signifikan. Penerapan controlled landfill diperluas, sementara semakin banyak sampah diarahkan untuk diolah di fasilitas dalam kota, agar sampah yang masuk ke TPST Bantargebang didominasi residu yang tidak lagi dapat diolah. 

Transformasi kemudian dipercepat pada 2028. Kapasitas berbagai fasilitas pengolahan ditingkatkan secara lebih masif, sedangkan sampah yang masih harus diproses di TPST Bantargebang dikelola menggunakan sistem controlled landfill yang lebih aman dan terkendali. 

“Kapasitas fasilitas pengolahan akan terus kami tingkatkan. Targetnya jelas, yaitu mengurangi ketergantungan terhadap tempat pemrosesan akhir dan menggantikan open dumping dengan sistem controlled landfill yang lebih aman bagi lingkungan,” tutur Dudi.

Selain itu, Pemprov DKI juga mengoptimalkan layanan pengelolaan sampah di tingkat wilayah melalui peningkatan sarana pengangkutan, penguatan fasilitas pengolahan, serta berkolaborasi dengan pengelola kawasan, dunia usaha, dan masyarakat.

Dudi menegaskan, persoalan sampah bukan hanya persoalan di TPST Bantargebang. Menurutnya, keberhasilan roadmap akan bergantung pada partisipasi masyarakat mulai dari lingkungan rumah tangga, pasar, sekolah, perkantoran, kawasan, hingga tempat usaha. 

“Pengelolaan sampah bukan hanya persoalan di TPST Bantargebang. Perubahan harus dimulai dari rumah tangga, pasar, sekolah, perkantoran, kawasan, dan tempat usaha. Semakin banyak sampah dikurangi dan diolah dari sumber, semakin ringan beban pengelolaan di hilir,” jelasnya.

Pemprov DKI menginginkan pada 2029 seluruh tahapan transformasi memasuki fase penyempurnaan dan penguatan keberlanjutan sistem. Praktik open dumping juga ditargetkan dapat sepenuhnya dihentikan. 

Selain itu, seluruh sistem pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, serta pemrosesan akhir dipastikan berjalan secara terpadu, dan target 100 persen sampah terkelola dapat tercapai.

Menurut Dudi, Pemprov DKI ingin memastikan sistem pengelolaan sampah Jakarta dapat berjalan konsisten, bahkan setelah target tercapai. Sehingga nantinya dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. 

“Komitmen kami tidak berhenti pada pencapaian target. Kami ingin memastikan sistem pengelolaan sampah Jakarta berjalan konsisten dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta lingkungan,” tutup Dudi.