Anggota DPR Dorong BGN Siapkan Kompensasi Korban Keracunan MBG
- Charles Honores mendorong BGN memberi kompensasi kepada korban keracunan MBG dan keluarga mereka.
- Ia menyebut dampak keracunan mencakup kesehatan, mental korban, serta pekerjaan keluarga yang terganggu.
- Sudaryono meminta maaf atas kasus di Sidoarjo dan menyatakan BGN memonitor serta mendata siswa yang menyantap MBG.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honores mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan kompensasi untuk seluruh korban dan keluarganya yang keracunan program Makan Bergizi gratis (MBG).
Menurut dia, keracunan MBG memberi efek domino bagi kesehatan termasuk dari sisi mental korban hingga pekerjaan keluarga yang terganggu. Ia turut mendorong BGN memberikan kompensasi bagi siswa Karo yang kini masih dirawat di RSCM, Jakarta.
"Saya berharap pihak BGN bisa membuat satu mekanisme kompensasi ya, kepada korban dan keluarga korban. Dan tentunya mekanisme ini dijalankan bukan hanya ke depan, tetapi bagi mereka-mereka yang juga sudah pernah menjadi korban keracunan," kata Charles di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/9/2026).
1. Keracunan MBG akan terjadi selagi tak ada perubahan tata kelola
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris ungkap alasan rapat bareng BGN tertutup. (IDN Times/Amir Faisol). Menurut Charles skema kompensasi sangat penting karena potensi kasus keracunan juga masih akan terjadi ke depannya. Ia mengatakan, secara fundamental design program MBG bukan ada perubahan signifikan sehingga diyakini kasus keracunan masih akan terus berlanjut.
"Kita harus apa BGN atau pemerintah harus punya mekanisme untuk memberikan kompensasi dan ganti kerugian kepada orang-orang yang sudah pernah terjadi atau sudah menjadi korban keracunan," kata dia.
2. Kasus keracunan MBG hampir terjadi di semua provinsi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris minta putusan MK soal pemisahan anggaran MBG dari pendidikan diterapkan pada APBN 2027. (IDN Times/Amir Faisol) Politikus PDIP itu mengatakan kasus keracunan MBG terjadi secara beruntun. Ironisnya, hampir dua tahun ini, kasus keracunan sudah lebih dari 584 kejadian di 254 kabupaten/kota di 33 provinsi.
Artinya, Charles menyebut kasus keracunan MBG telah terjadi di hampir semua provinsi di Indonesia.
"Jadi kalau menurut saya, kita harus mau melakukan evaluasi total dalam arti apa? Karena ini desainnya yang bermasalah, sehingga harus mau merubah desain dari penyelenggaraan program ini," kata dia.
3. Bos BGN minta maaf terkait kasus keracunan MBG di Sidoarjo
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono (kiri) dan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari (kanan). (IDN Times/Santi Dewi) Kepala BGN Sudaryono, menyampaikan permintaan maaf usai ratusan siswa di Sidoarjo menjadi korban keracunan MBG. Politisi Partai Gerindra itu menilai, hal tersebut bisa terjadi diduga lantaran kelalaian yang disengaja.
"Saya juga menyampaikan di tempat ini, keracunan makanan yang terjadi di Sidoarjo kemarin, permohonan maaf saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atas kelalaian dan hal-hal yang kemudian menimbulkan gangguan kesehatan atau keracunan makanan di Sidoarjo, di pondok pesantren yang sampai saat ini datanya terekap di tempat kami," ujar Sudaryono seperti dikutip dari akun media sosialnya pada Kamis (3/9/2026).
Sudaryono mengatakan, BGN terus memonitor jumlah korban keracunan. Dia juga meminta jajarannya terus mendata semua siswa yang telah menyantap MBG itu.
"Kasus keracunan di Sidoarjo, kami sudah cek kronologis dan Radar MBG. Ternyata ahli gizi dan kepala dapur itu kemudian tidak melabeli semua omprengnya. Hanya dikasih label satu untuk satu PIC. Jadi dia ngirim, misalnya 400 itu labelnya satu," tutur dia.
