Doni Monardo: Larangan Mudik Adalah Keputusan Politik

Menurut Doni, keputusan peniadaan mudik menjadi opsi yang diputuskan pemerintah guna mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Alasannya, aktivitas mudik dinilai berpotensi menimbulkan penyebaran virus corona karena adanya mobilitas manusia.

Oleh sebab itu, Doni meminta kepada masyarakat untuk memahami keputusan politik yang diambil pemerintah.

"Tetapi ini berdasarkan data yang dikumpulkan setahun terakhir dan kita mengacu kepada bagaimana upaya bangsa kita melindungi masyarakatnya,” tutur Doni.

Doni menyampaikan, keputusan larangan mudik itu merupakan arahan dari Presiden Jokowi. Pemerintah menilai bahwa keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi.

Doni menjelaskan, peniadaan mudik merupakan cerminan dan implementasi dari apa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945, bahwa negara wajib untuk memberikan perlindungan kepada warga negara.

"Negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” ucap Doni.

Sementara, Doni melanjutkan, aturan tersebut juga mengacu pada perintah agama, di mana suatu hal yang hukumnya sunah dapat dinomorduakan. Sementara, kewajiban menjadi prioritas yang harus dijalankan.

Maksudnya, dalam masa pandemik seperti ini, bentuk silaturahmi secara fisik termasuk hal yang disunahkan, sedangkan menjaga kesehatan serta keselamatan merupakan kewajiban yang harus diutamakan.

"Hukum agama, kita harus ikuti dan memahami bahwa yang sunnah ini harus dinomorduakan. Silaturahmi itu sunnah tetapi menjaga kesehatan menjaga keselamatan adalah wajib,” jelas Doni.

Dari beberapa poin tersebut, Doni mengatakan bahwa tugas utama yang harus dilakukan saat ini adalah saling memberikan nasehat dan literasi yang baik agar masyarakat dapat lebih bersabar.

"Tugas kita adalah saling menasehati agar kita semua bersabar. Jangan sampai ada yang tertekan,” kata dia lagi.