DPD Akui Kewenangan Terbatas, Tak Bisa Inisiasi Pemakzulan Gibran

Sementara, Denny Indrayana mengatakan, sejak putusan MK dibacakan pada Selasa, 6 Oktober 2026, persepsi publik semakin mengerucut ingin agar Gibran lengser dari kursi Wapres. DPD dinilai memiliki makna yang lebih dalam posisi kelembagaan dengan menjemput bola aspirasi publik tersebut.

"Saya membayangkan kalau pimpinan berdiskusi di antara internal DPD kemudian mengundang elemen-elemen civil society dan melakukan diskusi publik serta sejenisnya, itu merupakan langkah yang masih di dalam etika politik. Semua kan boleh saja berdiskusi," kata Denny.

Terkait apakah dari diskusi itu kemudian muncul rekomendasi yang bersifat institusional DPD atau perorangan, maka hal tersebut akan dibahas di kemudian hari.

Selain upaya yuridis melengserkan Gibran, Denny dan kawan-kawan juga mengusulkan langkah yuridis lainnya jika opsi pertama tak berhasil. Opsi alternatif yang disarankan adalah Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi.

"SKLN itu adalah salah satu kewenangan mahkamah yakni Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Berdasarkan UUD 1945 pasal 7B yang bisa menginisiasi impeachment adalah DPR, tetapi ada pula MK dan MPR. Tetapi, bila tidak ada inisiasi (dari DPR) karena secara politisnya tidak berjalan maka yang namanya kewenangan justru keliru bila tidak dijalankan, padahal institusi tersebut diberikan kewenangan itu," kata dia.

Artinya, ketika DPR tidak menggunakan kewenangan untuk melakukan pemakzulan, maka bisa ditempuh upaya sengketa kewenangan. Meskipun, kata Denny, perlu strategi hukum yang lebih baik.

"Saya berpikir ini salah satu yang bisa didiskusikan sebagai langkah-langkah awal. Biar ini menjadi diskursus dulu sebagai alternatif. Kalau kita berpikir satu pintunya ada di DPR maka ada pintu lain yang namanya DPD," kata dia.

Ketika Denny fokus mencari opsi lain lewat DPD, aliansi masyarakat sipil juga menjajaki dengan melakukan audiensi ke partai-partai politik di DPR. Upaya lewat jalur DPR tidak mudah lantaran mayoritas partai politik di parlemen merupakan bagian dari koalisi Prabowo-Gibran.

Meski begitu, aliansi masyarakat sipil sudah melakukan audiensi dengan tiga parpol yakni Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketiga partai itu sepakat merespons bakal mempertimbangkan untuk menggulirkan hak angket.

Presiden PKS, Al Muzammil Yusuf, secara lugas menjelaskan upaya pemakzulan ini tak bisa dilakukan seorang diri oleh PKS. Dengan demikian, PKS bakal mengajak dialog parpol lain mengenai tindak lanjut putusan MK usai masa reses selesai pada awal November 2026.

Kendati begitu, Muzammil memberikan instruksi kepada kadernya di parlemen untuk menindaklanjuti putusan MK.

"Terkait ijazah SMA Pak Gibran atau kami sebut ijazah gate, PKS diminta tindak lanjut. Karena putusan MK itu final and binding. Tentu, kami hargai ini menjadi bagian dari pendewasaan politik hukum kita," kata Muzammil di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin, 12 Oktober 2026.

"Kami akan menyampaikan kepada Fraksi PKS di DPR untuk berdialog dengan berbagai fraksi di sana dengan pimpinan DPR, apa langkah terbaik yang perlu diambil terhadap kasus ijazah gate ini," lanjut dia.

PKS sendiri memiliki 53 kursi hasil dari pemilihan legislatif 2024. Sedangkan, untuk menggulirkan hak angket, maka dibutuhkan dukungan minimal dari 25 anggota yang berasal lebih dari satu partai politik.

"Adapun waktunya memang sekarang sedang reses, jadi tidak mungkin kami tindak lanjuti saat ini. Jadi, kemungkinan setelah reses ya, dan karena kami salah satu di antara delapan fraksi yang ada, tentu ini tidak bisa tergantung kepada kami saja. Tetapi juga menyangkut sikap-sikap teman-teman fraksi lainnya," ucap dia.