DPD Dukung Gubernur Dipilih DPRD, Bupati/Wali Kota Dipilih Langsung

14 Des 2024, 05:31 WIB

Amir Faisol

Ketua DPD Sultan B Najamuddin mendukung gubernur dipilih DPRD, bupati/wali kota dipilih langsung. (Dok. Humas DPD).

Intinya sih...

Ketua DPD RI menanggapi wacana kepala daerah dipilih DPRD oleh Presiden Prabowo Subianto
Sultan mengkritik rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak 2024, termasuk di Jakarta yang hanya mencapai 58%
Diperlukan penyempurnaan dalam sistem politik, Sultan menawarkan opsi pemilihan gubernur melalui DPRD untuk memperbaiki sistem pemilu

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin menanggapi wacana kepala daerah dipilih DPRD yang dilemparkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, usulan itu harus dipertimbangkan secara serius.

Sultan mengaku, telah intens mengawasi dan mengkaji proses pilkada serentak yang lalu. Ia beranggapan Pilkada adalah pesta demokrasi masyarakat dan eksistensi otonomi daerah yang harus dilaksanakan secara berkualitas agar melahirkan kepala daerah yang berkualitas.

"Pernyataan Pak Presiden dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia adalah kajian hampir semua pihak yang mulai khawatir dengan proses pilkada yang semakin tidak efisien," kata Sultan di Jakarta, Jumat (13/12/2024).

"Kami pun secara pribadi pernah menyinggung isu ini dengan Pak Prabowo dalam beberapa pertemuan kami dengan beliau," ujar imbuh dia.

1. Pilkada langsung tak jamin kedaulatan rakyat

KPU RI menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2024 di Maros, Sulawesi Selatan pada Minggu (15/9/2024) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Di sisi lain, Sultan berpandangan, pilkada langsung tidak menjamin otomatis adanya legitimasi daulat rakyat yang kuat dalam proses pilkada. Hal ini dibuktikan dengan semakin rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak kemarin.

Ia mengatakan, angka partisipasi masyarakat di Pilkada Serentak 2024 bahkan tidak mencapai 70 persen, termasuk di Jakarta, yang hanya 58 persen.

"Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada kemarin secara nasional kurang dari 70 persen. Di Pilkada Jakarta bahkan hanya 58 persen dan masih tinggi upaya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi," kata dia.

2. Sistem politik perlu disempurnakan

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dan Komisioner KPU, Idham Holik saat memantau simulasi pilkada di Maros, Sulawesi Selatan (15/9/2024) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Artinya, menurut Sultan, diperlukan penyempurnaan dalam sistem politik khususnya sistem pemilu hingga sistem partai politik yang ada di Indonesia saat ini.

Sultan kemudian menawarkan sebuah ide yang telah dituliskan dalam sebuah buku berjudul "Green Democracy". Ia menawarkan beberapa opsi yang mungkin bisa memperbaiki sistem pemilu saat ini secara bertahap.

Salah satu opsi yang paling murah dan efektif adalah bisa melalui DPRD untuk pemilihan gubernur, sementara pilkada kabupaten/kota masih perlu dilaksanakan secara langsung.

"Terutama pilkada Gubernur, sejak awal memang kurang relevan dengan posisi dan fungsi gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Gubernur seharusnya menjadi mandataris pemerintah, sama seperti seorang camat yang ditentukan oleh bupati," kata dia.

3. DPD kaji wacana kepala daerah dipilih DPRD

KPU RI menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2024 di Maros, Sulawesi Selatan pada Minggu (15/9/2024) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Senator asal Bengkulu itu berpandangan seorang gubernur mampu menerjemahkan program pemerintah secara maksimal serta bisa dievaluasi kapan saja dengan mempertimbangkan kinerja oleh presiden.

Selain itu, dia berpandangan seorang gubernur juga bisa bekerja tanpa hambatan politik dan tekanan masyarakat lainnya.

Mantan Gubernur Bengkulu itu mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi dan mengkajian sistem pilkada dengan mempertimbangkan partisipasi dan keinginan masyarakat.

"Pada akhirnya kita harus kembali mendengarkan keinginan dan harapan masyarakat. Sambil kita melakukan edukasi politik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia," kata dia.