DPP PBB Hasil Muktamar Bali Gugat Surat Keputusan Menkum ke PTUN

Gugum menyampaikan, sejak terbitnya SK tersebut, tidak pernah ada pengumuman resmi. Pihaknya hanya melihat ada klaim dan pengakuan dari DPP PBB versi MDP tanpa menunjukkan SK yang diterbitkan oleh menkum.

”Tentu itu juga satu catatan yang kami ajukan kepada Pengadilan TUN (Jakarta) sebagai bentuk itikad tidak baik untuk menghalang-halangi kami, DPP Partai Bulan Bintang hasil Muktamar VI Bali, dalam mempertahankan hak kami sebagai pengurus yang sah dan dalam menjaga juga hak hukum kami,” tegasnya.

Melalui gugatannya, PBB hasil Muktamar VI Bali ingin membuktikan dua hal. Pertama SK nomor M.HH-3.AH.11.02 Tahun 2026 bertentangan dengan undang-undang (UU) serta bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Terlebih, kubu Gugum sudah menyampaikan klarifikasi kepada menkum.

”Bahwa kamilah DPP Partai Bulan Bintang yang sah, karena dihasilkan dari Muktamar VI Partai Bulan Bintang di Bali. Dalam surat klarifikasi yang kami sampaikan, kami juga sudah menunjukkan bukti bahwa pihak yang mengaku hasil dari MDP dihasilkan oleh proses rapat yang tidak sah,” jelasnya.

Pembuktian kedua, lanjut Gugum, putusan MDP mengganti ketum dengan jabatan pejabat ketum tidak bisa dilakukan. Sebab, syarat-syarat ketum berhalangan tetap seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau pindah tempat tinggal tidak terpenuhi.

”Rapat MDP hanya menetapkan ketum hasil Muktamar VI Bali berhalangan tetap tanpa alasan hukum. Semua itu sudah kami sampaikan kepada menteri hukum, akan tetapi menteri hukum tetap mengabaikan dan menerbitkan pengesahan kepada pihak yang tidak berhak dan tidak sah,” terang dia.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen DPP PBB Hasil Muktamar VI Bali Ali Amran Tanjung menyampaikan, kedatangan ke PTUN Jakarta hari ini bertujuan untuk menegakkan konstitusi. Dia menyatakan, konstitusi adalah pedoman yang harus ditaati bersama-sama oleh seluruh warga negara.

”Ketika ada pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, terutama oleh pemerintah, dalam hal ini adalah menkum, maka sesungguhnya menkum mengabaikan apa yang diperintahkan oleh undang-undang,” ujarnya.

Sebelumnya, mereka juga melayangkan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (20/4/2026). Lewat gugatan tersebut, mereka ingin melakukan uji materi atas Undang-Undang (UU) Tentang Partai Politik (Parpol).

Sebagaimana diketahui, drama perebutan kekuasaan mengguncang internal PBB. Yuri Kemal Fadlullah yang merupakan putra Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra disebut melakukan kudeta kursi Ketua Umum PBB lewat sebuah forum yang kini dipersoalkan legalitasnya.

Yuri merebut posisi itu melalui Musyawarah Dewan Partai (MDP) yang digelar pada Rabu, 11 Maret 2026. Namun forum tersebut langsung menuai perlawanan keras dari internal partai sendiri.

Sekretaris Jenderal DPP PBB, Ali Amran Tanjung, tegas menyatakan MDP itu tidak sah dan melanggar AD/ART partai. Masalah utamanya bukan sekadar soal siapa yang terpilih, melainkan siapa yang menyelenggarakan forum itu.

Menurut Ali, MDP yang menggulingkan Gugum Ridho Putra dari kursi ketua umum itu tidak diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagaimana yang diwajibkan oleh ART hasil Muktamar. Melainkan hanya oleh dua Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW): Abdul Bari Al Katiri dari DPW PBB DKI Jakarta dan Kasbiransyah dari DPW PBB Bangka Belitung.

“Sampai detik ini, Gugum Ridho Putra masih sah sebagai Ketua Umum PBB hasil Muktamar VI PBB di Bali. Kudeta itu ilegal,” kata Ali dalam keterangannya, Senin (6/4/2026).