DPR: 5 Komponen Biaya Haji Bisa Diturunkan, Salah Satunya Penerbangan

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, menambahkan, biaya pemondokan bagi jemaah haji 2025 juga sejatinya masih bisa diturunkan. Dia mengatakan, Komisi VIII DPR RI telah melakukan perhitungan dengan menggunakan kurs Saudi Arabia Riyal (SAR) 4.266,16.

"Pemondokan juga begitu. Kami sudah menghitung biaya pemondokan kemarin sekitar SAR4 ribu. Hasil pansus kemarin kita temukan beberapa owner, pemondokan juga bisa kita turunkan," kata dia.

Selain itu, penurunan biaya haji juga bisa dimanfaatkan dari biaya katering untuk jemaah haji 2025. Kendati demikian, dia meminta agar para jemaah haji tidak perlu khawatir meskipun ada penurunan biaya katering, tapi kualitas makanan tetap tetap terjaga.

"Jadi para calon jemaah haji jangan khawatir kalau katering diturunkan nanti kualitas turun, sebenarnya yang dulu tidak sesuai dengan nilai anggaran yang kita berikan," kata dia.

Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan, penyelenggaraan haji yang murah telah menjadi amanat Presiden Prabowo Subianto. Oleh sebab itu, Panja BPIH akan terus berupaya untuk menekan sejumlah komponen biaya haji untuk menemukan angka yang realistis, tapi dengan pelayanan yang maksimal.

"Jadi amanat presiden efisiensi sehingga kalau kita bisa lakukan itu, nanti haji tahun 2025 yang akan datang biayanya lebih murah, kurang dari angka yang lalu, pelayannya lebih baik," kata dia.

Anggota Panitia Kerja Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dari fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina mewanti-wanti pemerintah supaya lebih berhati-hati dalam menetapkan kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebelum mengusulkan biaya haji 2025. 

Adapun, pada haji 2025, pemerintah menggunakan kurs dolar AS terhadap rupiah sebesar Rp16.000 dan Saudi Arabia Riyal (SAR) sebesar Rp4.266,67 sebagai asumsi dasar untuk mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp93.389.684,99 atau Rp93,3 juta.

“Kalau kita salah menentukan asumsi dasar maka pada saat kita menentukan asumsi dasar ini Rp 16 ribu ternyata dolar nanti itu di angka Rp 16.300 atau Rp 16.500 berarti kita kan kekurangan,” kata Selly.

Pada kesempatan itu, Selly mengusulkan agar Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) melakukan perhitungan ulang dengan mempertimbangkan pelemahan rupiah hingga inflasi.

“Kalau mengikuti tren hari ini inflasi juga sedang mengikuti kejadian bagaimana PKH, kelemahan perekonomian dan kita tidak tahu nih tren ekonomi ke depan seperti apa,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI itu.

Menurut dia, bila pemerintah lebih berhati-hati, maka negara akan terhidar dari kerugian untuk menutupi kekurangan biaya yang bersumber dari biaya manfaat yang dikelola BPKH.

“Maka yang bayar siapa yang bayar kan BPKH pake apa, pake nilai manfaat, Berarti kan kita harus bayar lagi berarti nilai manfaatnya bukan 30 persen lagi gitu loh,” kata Selly.