Usul BPIH 2025, PDIP Ingatkan Kemenag Hati-hati Tentukan Kurs Dolar AS
- Pemerintah mengusulkan BPIH sebesar Rp93,3 juta dan BIPIH sebesar Rp65,3 juta untuk haji 2025.
- Anggota DPR mewanti-wanti agar pemerintah lebih berhati-hati dalam menetapkan kurs dolar AS terhadap rupiah untuk menghindari kekurangan biaya.
- Kementerian Agama masih mengkaji agar BPIH bisa diturunkan hingga Rp85-87 juta dengan menekan nilai manfaat yang diterima oleh para jemaah.
Jakarta, IDN Times - Anggota Panitia Kerja Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dari fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina mewanti-wanti pemerintah supaya lebih berhati-hati dalam menetapkan kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebelum mengusulkan biaya haji 2025.
Adapun, pada haji 2025, pemerintah menggunakan kurs dolar AS terhadap rupiah sebesar Rp16.000 dan Saudi Arabia Riyal (SAR) sebesar Rp4.266,67 sebagai asumsi dasar untuk mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp93.389.684,99 atau Rp93,3 juta.
“Kalau kita salah menentukan asumsi dasar maka pada saat kita menentukan asumsi dasar ini Rp 16 ribu ternyata dolar nanti itu di angka Rp 16.300 atau Rp 16.500 berarti kita kan kekurangan,” kata Selly dalam rapat bersama Kementerian Agama di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/1/2025).
1. Pemerintah diminta hitung ulang
Pada kesempatan itu, Selly mengusulkan agar Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) melakukan perhitungan ulang dengan mempertimbangkan pelemahan rupiah hingga inflasi.
“Kalau mengikuti tren hari ini inflasi juga sedang mengikuti kejadian bagaimana PKH, kelemahan perekonomian dan kita tidak tahu nih tren ekonomi ke depan seperti apa,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI itu.
Menurut dia, bila pemerintah lebih berhati-hati, maka negara akan terhidar dari kerugian untuk menutupi kekurangan biaya yang bersumber dari biaya manfaat yang dikelola BPKH.
“Maka yang bayar siapa yang bayar kan BPKH pake apa, pake nilai manfaat, Berarti kan kita harus bayar lagi berarti nilai manfaatnya bukan 30 persen lagi gitu loh,” kata Selly.
2. Pemerintah usul BIPIH 2025 Rp65,3 juta
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menyatakan, pemerintah mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp93.389.684,99 per jemaah. BPIH merupakan akumulasi dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) dan nilai manfaat yang diterima oleh jemaah haji.
"Untuk tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji Rp93.389.684,99," kata dia.
Bila dibandingkan dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024, BPIH yang diusulkan pemerintah untuk tahun 2025 hanya turun sekitar Rp20 ribu.
Sementara untuk BIPIH 2025, Nasaruddin menyampaikan, pemerintah mengusulkan sebesar Rp65.372.779,49. Jumlah ini pun naik Rp9,3 juta dibandingkan dengan BIPIH 2024 yang berjumlah Rp56.046.17.
"Kami masih mengusulkan menggunakan asumsi nilai dolar atau nilai tukar kurs dolar AS terhadap rupiah adalah sebesar Rp16.000, jadi ini kita mengambil yang standarnya. Asumsi kurs SAR-nya terhadap rupiah sebesar Rp4.266,67 per SAR-nya," kata dia.
3. Ada potensi biaya haji turun
Kendati demikian, Kemenag masih terus mengkaji supaya biaya tersebut bisa diturunkan. Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI Muhammad Syafi'i atau Romo Syafi'i menyampaikan, pihaknya masih mengutak-atik biaya haji tersebut supaya bisa ditekan. Berdasarkan kajian sementara yang dilakukan kementeriannya, BPIH bisa ditekan hingga Rp85 juta sampai Rp87 juta.
"Saya tadi udah bawa kajian-kajian, tapi belum untuk konsumsi umum, itu sudah sampai Rp87 juta, Rp85 juta. Tapi bisa disisir kembali, katanya bisa sampai Rp85 juta. Insyaallah, insyaallah," kata Romo Syafi'i.
Artinya, kata dia, bila BPIH itu bisa ditekan di angka tersebut, maka tidak menutup kemungkinan biaya yang harus dibayarkan oleh para jemaah menjadi lebih kecil dari yang diusulkan saat ini, yakni sebesar Rp65,3 juta.
Romo Syafi'i mengatakan, pihaknya tidak hanya ingin menurunkan nilai-nilai manfaat yang akan diterima oleh para jemaah, tetapi termasuk BIPIH.
"BIPIH-nya, ya kita bukan hanya ingin membuat penurunan di nilai manfaat. Tapi juga kita lebih serius untuk menurunkan BIPIH-nya," kata dia.
