DPR Desak Prabowo Buka Data Korporasi Penerima Konsesi Terlibat Karhutla

Politikus PDIP itu mengingatkan, jangan sampai kejadian karhutla yang tak kunjung padam hingga medio Oktober 2026 ini, justru mengubah pandangan dunia terhadap Indonesia. Dari status ‘Paru-paru Dunia’ jadi ‘Perusak Paru-paru.’

“Karhuta sudah tak lagi merusak kesehatan, tapi juga telah memaksa seorang orang tua kehilangan anaknya. Seorang anak kehilangan ayah. Bahkan, tanaman dan satwa langka juga musnah. Mau sampai kapan kita seperti ini,” kata dia.

Alex juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam menanggapi kejadian duka terhadap empat orang anak bangsa harus meregang nyawa, saat memadamkan Karhutla Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) pada Kamis (15//10/2026).

Sedangkan, dua relawan lainnya mengalami luka bakar serius dan harus menjalani perawatan intensif akibat Karhutla yang melanda TNBTS yang berada di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Selain itu, karhutla juga masih terus terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Matahari tak lagi bersinar cerah di kawasan itu sejak asap Karhutla menyesakan dada.

Alex juga menyoroti persitiwa karhutla yang menyebabkan korban luka mencapai 324 orang dengan katergori luka berat dan 23 orang luka ringan. Mayoritas berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah.

Karhutla juga telah menyebabkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada 277.075 kasus ISPA kumulatif hasil pendataan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di 63 kabupaten/kota dari 7 provinsi terdampak (per 12 Oktober 2026). Dimana, 62.400 kasus (22,5 persen) menimpa anak usia 0-5 tahun (balita).

Asap karhutla juga berdampak pada kualitas udara yang buruk, gangguan penerbangan di beberapa wilayah, penutupan sekolah di daerah terdampak seperti Papua dan Timor Leste serta puluhan ribu hektare lahan terbakar.

"Kami, sebagai wakil rakyat dari PDIP, berduka yang sedalam-dalamnya pada semua korban, baik yang meninggal dunia maupun luka serta terserang ISPA," ungkap Alex.

Alex juga mendesak Presiden Prabowo segera mengambil langkah strategis dan terukur dalam penanggulangan karhutla di sejumlah wilayah.

"Kami mendesak presiden, jangan tunggu korban terus berjatuhan. Kalau negara ini tak memiliki peralatan, tentu akan banyak bangsa yang bersedia turut membantu seperti yang dilakukan Jepang beberapa waktu lalu," tutup Alex

Alex turut menyoroti, penggunaan terminologi ‘Terorisme Ekologi’ yang disampaikan Presiden Prabowo pada rapat terbatas (ratas) Kabinet Merag Putuh para 16 September 2026 lalu.

Menurut dia, penggunaan diksi tersebut sudah tepat, tetapi pemerintah tidak boleh terjebak dengan jargon. Harus ada aksi nyata dan kongkrit dalam waktu sesingkat-singkatnya.

“Terlebih, jiran kita sudah mengolok-olok dengan ‘meme jerebu’ terkait kasus Karhutla kita ini. Mungkin, karena sudah kesal dengan kabut asap yang ikut mereka rasakan imbasnya,” kata dia.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi belum memastikan apakah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akan ditetapkan sebagai bencana nasional.

"Nanti kita lihat, apa sih untuk penentuan tingkatan status bencana nasional," katanya usai dilantik sebagai Kepala BNPB di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Kristomei menegaskan, cepat atau lambatnya respons terhadap bencana lebih penting daripada besarnya status yang disematkan. Menurutnya, penanganan karhutla harus menjadi prioritas tanpa harus menunggu penetapan status bencana nasional. "Jangan sampai namanya besar tapi kan responsnya nggak ada. Itu dulu yang kita, kita kerjakan," ujar dia.