DPR Desak RI Kuatkan Pertahanan Laut China Selatan, Hadapi Skenario AS
- AS mencoba memaksa kebijakan RI di LCS
- China menggunakan ekonomi untuk pengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia
- RI dihadapkan tekanan AS dan ancaman China terkait LCS
Jakarta, IDN Times - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mendesak pemerintah Indonesia untuk memperkuat pertahanan di kawasan Laut China Selatan (LCS).
Said mengatakan, sejumlah negara memang berupaya untuk masuk ke kawasan Laut China Selatan, baik Amerika Serikat maupun China. Oleh sebab itu, dia menilai, RI perlu memperkuat sistem keamanan dan pertahanan dalam negeri.
Analis dari Universitas Indonesia, Aristyo R. Darmawan menilai kesepakatan tarif 19 persen oleh Trump dan Prabowo baru-baru ini ada sangkut pautnya dengan LCS.
“Kita memperkuat ketahanan dan keamanan kita. Toh kita non-blok. Kita punya sikap sendiri,” ujar Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2025).
Namun di sisi lain, ia mengatakan, RI memiliki kewajiban untuk aktif dalam perdamaian dunia. Hal itu telah menjadi amanat konstitusi.
“Tapi pada sat yang sama, kita punya kewajiban sesuai konstitusi untuk aktif dalam perdamaian dunia,” kata Legislator PDIP itu.
1. AS coba tekan kebijakan RI di LSC
Dalam analisisnya, Aristyo menilai, AS menerima tawaran proposal tersebut. Namun, hal itu jelas menunjukkan, AS mencoba memaksa kebijakan RI di LSC agar sejalan dengan kepentingan AS. Selain itu, Trump ingin melemahkan pengaruh China di Asia Tenggara.
"Dari dokumen yang diperoleh IDN Times, menunjukkan Washington mengincar dua komitmen Indonesia terkait LCS di dalam perjanjian dagang," kata dia.
Komitmen pertama, Jakarta akan dipaksa condong lebih dekat ke AS lewat kerja sama keamanan, khususnya di area yang disengketakan di Laut China Selata.
"Kemungkinan kerja sama yang lebih erat ini termasuk latihan militer dan patroli bersama," kata Aristyo.
Komitmen kedua, AS ingin Indonesia secepatnya merampungkan kesepakatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Vietnam. Ini menjadi penting karena perjanjian batas maritim yang akan diteken oleh RI-Vietnam tumpang tindih dengan klaim sepihak China soal sembilan garis putus-putus.
"Dengan adanya pengesahan kesepakatan ZEE akan semakin menegaskan posisi Indonesia yang tidak mengakui klaim sepihak China," ujar dia.
2. China juga gunakan ekonomi untuk pengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia
Meski begitu, dalam pandangan Aristyo, China pun menempuh kebijakan yang sama dengan Amerika. Mereka juga menggunakan ekonomi untuk menekan Indonesia agar kebijakan luar negerinya sesuai dengan kepentingannya.
Salah satu contohnya ketika Indonesia dan China sepakat membentuk komite bersama yang akan membahas kepentingan masing-masing negara di LCS. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Sugiono di Istana Kepresidenan pada Desember 2024 lalu.
Pernyataan itu disampaikan usai pernyataan bersama Prabowo dengan Presiden China, Xi Jin Ping di Beijing yang dinilai blunder. Hal itu lantaran Indonesia telah mengubah sikapnya dan mengakui adanya klaim sepihak sembilan garis putus-putus China.
"Apalagi pernyataan itu turut disertakan janjii investasi dari China senilai 10 miliar dolar AS ke Indonesia," kata Aristyo.
Ia pun mewanti-wanti bahwa China bisa melakukan balasan terhadap Indonesia. Sebab, Beijing sempat mengancam akan membalas negara-negara yang membuat kesepakatan perdagangan dengan AS namun mengorbankan kepentingan China.
"Jika ini terjadi, maka China tidak akan pernah menerimanya dan akan mengambil tindakan balasan yang setimpal," demikian kutipan yang pernah disampaikan otoritas China.
3. RI dihadapkan tekanan AS dan ancaman China
Meskipun ZEE Indonesia di sekitar Laut Natuna Utara tumpang tindih dengan klaim sembilan garis putus-putus China, tetapi sejak dulu Indonesia tak pernah mengakui adanya tumpang tindih itu. Posisi Indonesia sejak lama juga menolak klaim sembilan garis putus-putus yang dibuat sepihak oleh China.
Kesepakatan Indonesia yang berjanji meningkatkan kerja sama keamanan dengan AS, kata Aristyo, tentu akan diperhatikan oleh China. Bila aktivitas bersama militer Indonesia-AS dilakukan di LCS, maka hal tersebut diprediksi akan semakin menunda upaya negosiasi kode etik untuk mengatur wilayah yang disengketakan di LCS antara China dengan negara anggota ASEAN.
Pemerintahan Prabowo, kata Aristyo, kini dalam posisi terpojok. Indonesia dihadapkan dengan tekanan ekonomi dari AS dan risiko adanya balasan dari China.
