DPR Dukung Langkah Kepolisian Selamatkan Taman Nasional Tesso Nilo
- Soroti pernyataan viral Kapolda Riau - Rahul menyoroti pernyataan Kapolda Riau yang menjadi simbol penegakan hukum berbasis empati dan perlindungan hak-hak makhluk hidup di Taman Nasional Tesso Nilo.
- Penertiban tidak boleh tebang pilih - Rahul mendorong agar penertiban kawasan TNTN tidak tebang pilih, termasuk lahan sawit yang dikuasai oknum tertentu, serta meminta relokasi warga terdampak dilakukan secara adil.
- Fraksi Gerindra siap lakukan pengawasan melekat - Fraksi Gerindra di Komisi III DPR RI siap mengawasi penegakan hukum di TNTN untuk memastikan perlindungan ling
Jakarta, IDN Times - Anggota DPR RI dan Kapoksi Komisi III DPR RI, Muhammad Rahul mendukung langkah tegas Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyelamatkan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dari perambahan liar dan penguasaan lahan secara ilegal.
Melalui Satgas Penanganan Kawasan Hutan (Satgas PKH), sebanyak 81.793 hektare kawasan TNTN berhasil ditertibkan sejak 10 Juni 2025. Penertiban ini menyasar wilayah yang selama bertahun-tahun telah diduduki tanpa izin, termasuk di Dusun Toro Jaya dan Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan.
“Kami di Komisi III DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Riau dalam menjaga wibawa hukum dan kelestarian lingkungan. Tapi kami juga mengingatkan, proses ini harus dijalankan secara transparan, manusiawi, dan berpihak pada keadilan sosial,” kata dia dalam keterangannya, Minggu (22/6/2025).
1. Soroti pernyataan viral Kapolda Riau
Rahul secara khusus menyoroti pernyataan viral Kapolda Riau saat audiensi publik dengan warga yang menyebut pihaknya mewakili gajah yang mencari keadilan. Menurutnya, hal itu menjadi simbol kuat penegakan hukum berbasis empati.
Ia menilai, pernyataan tersebut merupakan ajakan moral agar negara hadir membela hak-hak makhluk hidup yang tak bersuara. TNTN adalah habitat gajah Sumatera yang kian terancam akibat ekspansi ilegal kebun sawit dan perambahan masif. Kapolda Riau juga menggagas pendekatan yang menyentuh akar budaya lokal dengan menggelar Festival Budaya Melayu di Rumah Singgah Tuan Kadi.
“Penyelamatan lingkungan tak cukup dengan kekuasaan. Ia harus disuarakan melalui budaya, nurani, dan edukasi,” ujarnya.
2. Penertiban tidak boleh tebang pilih
Ia juga mendorong agar penertiban tidak tebang pilih, termasuk lahan sawit seluas 574 hektare yang disebut dikuasai oknum tertentu, sebagaimana disuarakan kelompok masyarakat dan praktisi hukum.
“Kita ingin hukum ditegakkan secara tuntas. Tak boleh ada toleransi terhadap mafia tanah dan penguasa lahan ilegal di kawasan konservasi,” beber Rahul menegaskan.
Terkait warga yang terdampak penertiban, Rahul meminta pemerintah daerah dan KLHK menyiapkan mekanisme relokasi yang adil dan berkeadaban. Warga harus diberi solusi hidup yang layak, bukan sekadar diusir.
“Kami akan kawal proses ini agar tak melahirkan konflik horizontal, tapi menjadi momentum perbaikan tata kelola kawasan hutan secara nasional.” kata dia.
3. Fraksi Gerindra siap lakukan pengawasan melekat
Ia memastikan Fraksi Gerindra di Komisi III DPR RI siap mengawasi dan memastikan penegakan hukum di TNTN berpijak pada konstitusi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan rakyat.
“Penyelamatan Tesso Nilo bukan hanya soal hutan dan gajah. Ini soal bagaimana negara hadir dengan berwibawa dan berperikemanusiaan,” kata Rahul.
