DPR Dukung Langkah Kepolisian Selamatkan Taman Nasional Tesso Nilo

Rahul secara khusus menyoroti pernyataan viral Kapolda Riau saat audiensi publik dengan warga yang menyebut pihaknya mewakili gajah yang mencari keadilan. Menurutnya, hal itu menjadi simbol kuat penegakan hukum berbasis empati.

Ia menilai, pernyataan tersebut merupakan ajakan moral agar negara hadir membela hak-hak makhluk hidup yang tak bersuara. TNTN adalah habitat gajah Sumatera yang kian terancam akibat ekspansi ilegal kebun sawit dan perambahan masif. Kapolda Riau juga menggagas pendekatan yang menyentuh akar budaya lokal dengan menggelar Festival Budaya Melayu di Rumah Singgah Tuan Kadi.

“Penyelamatan lingkungan tak cukup dengan kekuasaan. Ia harus disuarakan melalui budaya, nurani, dan edukasi,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar penertiban tidak tebang pilih, termasuk lahan sawit seluas 574 hektare yang disebut dikuasai oknum tertentu, sebagaimana disuarakan kelompok masyarakat dan praktisi hukum.

“Kita ingin hukum ditegakkan secara tuntas. Tak boleh ada toleransi terhadap mafia tanah dan penguasa lahan ilegal di kawasan konservasi,” beber Rahul menegaskan.

Terkait warga yang terdampak penertiban, Rahul meminta pemerintah daerah dan KLHK menyiapkan mekanisme relokasi yang adil dan berkeadaban. Warga harus diberi solusi hidup yang layak, bukan sekadar diusir.

“Kami akan kawal proses ini agar tak melahirkan konflik horizontal, tapi menjadi momentum perbaikan tata kelola kawasan hutan secara nasional.” kata dia.

Ia memastikan Fraksi Gerindra di Komisi III DPR RI siap mengawasi dan memastikan penegakan hukum di TNTN berpijak pada konstitusi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan rakyat.

“Penyelamatan Tesso Nilo bukan hanya soal hutan dan gajah. Ini soal bagaimana negara hadir dengan berwibawa dan berperikemanusiaan,” kata Rahul.