DPR Imbau Isu Jabatan Kepala Desa Tak Dikaitkan ke Pemilu 2024

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar menegaskan, bahwa perubahan masa jabatan kepala desa harus ditempuh melalui mekanisme revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dia mengatakan, alasan mendasar adanya revisi UU Desa adalah untuk menciptakan aturan yang mendukung perkembangan desa sebagai pembangunan nasional. Namun menurut dia, potensi perkembangan desa semakin besar jika masa jabatan kepala desa diperpanjang.

"Jadi menurut saya ini harus dikaji. Jadi jangan di situ (masa jabatan kepala desa) dulu, tapi kita masuk dulu dan kita sepakat kita akan merevisi undang-undang karena kita perlu memperkuat basis desa menghadapi pembangunan ke depan," jelas dia.

Lebih lanjut, Doli juga membantah usulan perpanjangan masa jabatan kades.jadi pintu masuk perpanjang jabatan presiden tiga periode.

Dia menjelaskan, aturan mengenai perpanjang jabatan kepala desa tidak ada hubungannya dengan jabatan presiden. Dia menegaskan, payung hukum keduanya sangat berbeda.

Mengenai jabatan kepala desa diakomodir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selain itu pengaturan jabatan kepala desa juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sementara, jabatan kepala negara atau presiden diatur dalam Pasal 7 UUD NKRI 1945.

"Saya kira gak ada hubungannya, satu UU-nya beda," kata Doli.

Doli mengatakan, pembahasan UU Desa sejak awal masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2019-2024. Kemudian Seca khusus masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2023.

"Karena dari hari pertama Komisi II itu sudah masuk dalam prolegnas. Kami ada sekitar 70 UU yang kami masukan dalam periode ini menjadi dimasukan prolegnas dan salah satunya UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa," imbuh dia.