DPR Imbau ke Mensos Jangan Sampai Bansos Jadi Alat Politik

Ketut Kariyasa memaparkan, pemberian bansos jelang pilkada dapat berpengaruh pada elektabilitas paslon baik di tingkat kota/kabupaten maupun provinsi.

"Karena kita tahu, sekarang lagi Pilkada sangat ramai-ramai, ujung-ujungnya kalau itu dikasih sembako dan sebagainya itu berpengaruh terhadap bagaimana memimpin yang terbaik di masing-masing daerah, baik bupati, kemudian gubernur," ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah harus memberikan contoh baik bagaimana mengentaskan kemiskinan. Jangan sampai budaya bansos untuk mendongkrak elektoral justru merusak demokrasi.

"Maka dari itu, jangan sampai hal ini yang menjadi terulang. Karena kita nanti akan memberikan warisan yang tidak bagus bagi demokrasi dan bagaimana kita akan mengentaskan kemiskinan itu," beber Ketut Kariyasa.

Sebelumnya, Mensos Saifullah menanggapi munculnya usulan bansos pemerintah diberhentikan sementara hingga hari pencoblosan Pilkada 2024 yang jatuh pada 27 November.

Pria yang akrab dipanggil Gus Ipul itu mengaku, belum ada pembahasan secara khusus mengenai disetopnya penyaluran bansos di berbagai daerah.

Gus Ipul menegaskan, Kementerian Sosial (Kemensos) ingin bansos untuk masyarakat itu tepat waktu dan tepat sasaran.

Sebab, pihaknya mengaku sudah memiliki jadwal mengenai penyaluran bansos di berbagai daerah.

"Kan kita ada jadwal ya untuk pencairan itu. Sekarang sudah triwulan keempat dan sebagian triwulan ketiga. ya sesuai dengan jadwal aja, sesuai dengan jadwal," kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).

"Kita gak pernah membahas secara khusus, tapi kita ingin bantuan itu yang penting tepat sasaran dan tepat waktu," sambungnya.

Gus Ipul lantas menegaskan, dirinya berkomitmen untuk mengawasi agar bansos tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik jelang pilkada.

"Yang jelas kan bansos gak boleh untuk kepentingan politik, kan itu jelas," ujarnya menegaskan.