Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Khawatir Disalahgunakan, PDIP Minta Bansos Disetop Selama Pilkada 2024

Ilustrasi. KPU RI gelar simulasi pemungutan suara Pilkada 2024 (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Intinya sih...
  • Anggota DPR Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, usulkan penyaluran bansos dihentikan hingga Pilkada 2024
  • Tujuannya agar kontestasi Pilkada berlangsung jujur dan adil serta menghindari penyalahgunaan bansos
  • Deddy juga kritisi Presiden Prabowo yang terang-terangan mendukung salah satu kandidat kepala daerah

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk sementara diberhentikan hingga gelaran Pilkada 2024 pada 27 November mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Deddy dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan penjabat (Pj) kepala daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).

"Saran saya pimpinan, kalau bisa karena kan hanya hitungan minggu ini Pillkada kita, kalau bisa semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sementara sampai 27 November," ucap Deddy.

1. Khawatir bantuan sosial disalahgunakan untuk kepentingan Pilkada 2024

KPU gelar simulasi pemungutan suara Pilkada 2024 di Maros, Sulsel (15/9/2024) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Deddy menyampaikan, penyaluran bansos perlu dihentikan sementara agar kontestasi Pilkada 2024 berlangsung secara jujur dan adil. Ia khawatir penyaluran bansos rawan disalahgunakan.

"Supaya semua yang bertarung equal, pak," ungkap dia.

2. PDIP tak akan salah gunakan bansos

Wasekjen PDIP Adian Napitupulu (kiri), Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus (tengah), dan Ketua DPP PDIP Ronny Berty Talapessy menanggapi putusan MK Nomor 60 PUU-XXII/2024. (IDN Times/Amir Faisol)

Lebih lanjut, Ketua DPP PDIP itu menegaskan partainya tidak akan menyalahgunakan bansos untuk kepentingan pemanangan di pilkada.

"Jadi tidak ada yang diuntungkan, baik itu dari PDIP mau dari manapun. Mudah-mudahan itu bisa jadi kesimpulan rapat kita," imbuh Deddy.

3. PDIP kritisi Prabowo endorse kandidat di pilkada

Presiden Prabowo Subianto ketika berikan dukungan bagi calon kepala daerah di Jawa Tengah, Ahmad Luthfi di Pilkada 2024. (Tangkapan layar TikTok Ahmad Luthfi)

Sebelumnya, Deddy juga mengkritisi sikap Presiden Prabowo Subianto yang terang-terangan menyatakan dukungan kepada salah satu kandidat kepala daerah.

Padahal, awalnya Deddy mengaku terharu mendengar pernyataan Prabowo yang dalam pidatonya menyebut tidak ada titip-titipan dalam pilkada. 

"Silakan semua yang junior-junior saya terharu pak, karena sebelumnya banyak sekali peristiwa yang membuat kita meragukan di beberapa tempat provinsi, yang intervensi berbagai instrumen kekuatan negara itu sangat nyata, telanjang, dan masif," kata dia.

Ia mengaku, sikapnya seketika berubah menjadi kecewa usai Prabowo menyatakan dukungan kepada Ahmad Luthfi dan Taj Yasin di Pilkada Jawa Tengah (Jateng) 2024.

Menurutnya, pernyataan Prabowo itu justru tidak konsisten lantaran hanya dalam waktu tiga hari sudah berubah sikapnya.

"Tapi kebahagiaan saya dengan pidato presiden itu luntur hanya dalam 3 hari. Ketika kemudian Presiden RI yang sangat kita hormati Pak Prabowo Subianto ternyata kemudian menjadi endorse promotor untuk satu pasangan calon gubernur di Jateng," tutur Deddy.

Deddy menilai sikap Prabowo itu seakan menunjukkan bahwa Presiden RI turun kelas menjadi juru kampanye untuk paslon tertentu. Ia menganggap pilkada sudah kehilangan prinsip jujur dan adil.

"Ketika presiden RI turun kelasnya menjadi campaigner, jurkam untuk satu calon, saya kira kita kehilangan harapan, bahwa pemilu ini memang akan berlangsung dengan jurdil," jelasnya.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Dwifantya Aquina
Yosafat Diva Bayu Wisesa
Dwifantya Aquina
EditorDwifantya Aquina
Follow Us