DPR Minta Bantuan Kemensos Tidak Berbasis Amal seperti Sinterklas

12 Nov 2024, 17:26 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

Rapat Komisi VIII DPR bersama Mensos (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya sih...

Anggota DPR mengimbau Kemensos agar tidak memberikan bantuan berdasarkan rasa kasihan, karena rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik.
Sistem bantuan charity based perlu dievaluasi apakah efektif membantu masyarakat dan tidak membuat ketergantungan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengimbau kepada Kementerian Sosial (Kemensos) agar tidak memberikan bantuan ke masyarakat seperti beramal (charity based) karena rasa kasihan.

Ia menyebut, mekanisme pemberian bantuan untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara itu seperti yang dilakukan sinterklas.

"Tadi sudah disampaikan bahwa kayaknya kementerian ini harapan untuk pemerintah ke depan ini sukses atau tidak, karena sandarnya adalah kemiskinan. Mungkin secara keseluruhan kemiskinan ini banyak sekali skema, tapi yang saya pernah mengikuti di sini, Komisi VIII, katanya itu memang pendekatan charity based," kata dia dalam rapat bersama Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).

"Jadi kayaknya jadi sinterklas, kita hanya bagi-bagi," sambung dia.

1. Bantuan charity based rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik

Ilustrasi. KPU RI gelar simulasi pemungutan suara Pilkada 2024 (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Abdul Fikri menuturkan, sistem bantuan charity based rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

"Makanya tadi dimanfaatkan untuk money politik, pemilu, pilkada, dan sebagainya. Karena pendekatannya, pendekatan sinterklas. Kita jadi orang kaya, mengasih ke orang miskin begitu," tuturnya.

2. Perlu dievaluasi

DOk. Humas Pemkot Bandung

Menurutnya, sistem tersebut perlu dievaluasi, apakah efektif atau tidak membantu masyarakat. Jangan sampai bantuan yang diberikan membuat masyarakat ketergantungan.

"Itu tampaknya perlu dievaluasi, efektif atau tidak. Jadi konsepnya, dulu kalau gak salah ibu menteri yang dulu tahun 2014, pakai conditional cash transfer (CCT). Ini apakah efektif atau tidak, kalau menurut saya ini kan tadi sudah ada kajian yang ketergantungan penerima bansos," tutur Abdul Fikri.

3. Bantuan yang ideal seperti pendekatan pada kelompok difabel

Mutiara Handycraft asal Kebumen yang memiliki produk kerajinan tas berbahan karung goni, keset karakter, masker dari kain perca, serta pakaian yang penjahitnya Sebagian besar adalah kaum disabilitas. (dok Mutiara Handycraft)

Abdul Fikri memberikan contoh bagaimana idealnya bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Misalnya seperti bantuan untuk difabel yang membuat mereka bisa berkembang.

"Tapi cara penanggulangan menurut saya pas seperti pendekatan ke penyandang difabel. Penyandang difabel itu bahkan sekarang tidak hanya sekolah khusus eksklusif hanya penyandang saja, bahkan inklusif dibarengkan dengan yang lain, karena dia punya haknya," kata dia.

Ia berharap, bantuan yang diberikan pemerintah melalui Kemensos kepada masyarakat sesuai dengan haknya, bukan atas pertimbangan rasa kasihan.

"Sehingga itu karena hak, bukan karena kasihan. Pendekatan ini tampaknya harus didetailkan dalam program sehingga nanti tidak disalahgunakan untuk kepentingan pemilihan dan sebagainya. Karena dia pilih siapa pun karena dia punya hak ya dia harus dikasih," ucap dia.