DPR Minta Bos Agrinas Batalkan Impor 105 Ribu Mobil India

Said mengungkap kerugian ekonomi yang timbul akibat kebijakan importasi ini. Perhitungan Celios menyebutkan, potensi kerugian atas rencana impor mobil tersebut, antara lain menggerus PDB hingga Rp39,29 triliun, menurunkan pendapatan masyarakat Rp39 triliun.

Kemudian, kebijakan ini juga akan memangkas surplus industri otomotif hingga Rp21,67 triliun, mengurangi pendapatan tenaga kerja seluruh rantai pasok industri otomotif hingga Rp17,39 triliun, dan menekan penerimaan pajak bersih hingga Rp240 miliar.

Ia pun mempertanyakan, apakah PT Agrinas tidak ada komunikasi dengan pabrikan dalam negeri, seperti dengan Gaikindo. Pengadaan 105.000 mobil niaga hampir setara produksi mobil niaga sepanjang 2025. Bayangkan jika pengadaan mobil oleh PT Agrinas bisa dilakukan di dalam negeri.

"Langkah ini akan membangkitkan industri otomotif dalam negeri, menyerap tenaga kerja baru, dan efek berantai ekonomi lainnya," kata Legislator Fraksi PDIP itu.

Di sisi lain, ia mengatakan, berdasarkan data sejak 2011 pertumbuhan industri maknufaktur selalu berada di bawah pertumbuhan PDB. Padahal, sektor manufaktur harusnya menjadi andalan Indonesia untuk mengembangkan sektor hilir dari Sumber Daya Alam (SDA).

Selain itu, sektor manufaktur juga jadi tumpuan serapan tenaga kerja dari berbagai perguruan tinggi. Kenyataanya lebih dari 1 juta sarjana di negara ini masih menganggur.

Dengan memilih jalan impor, ia mengatakan, Bos Agrinas memilih memunggungi jalan dan abai untuk memperkuat industri nasional. Padahal, produsen nasional perlu permintaan lebih besar agar industri mereka tumbuh lebih ekspansif.

"Saya sangat menyayangkan uang APBN dibelanjakan, tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi buat rakyat di dalam negeri. Lebih bijak langkah ini tak perlu dipikir ulang tapi perlu dibatalkan," kata dia.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Joao Angelo De Sousa Mota mengklaim, pihaknya mampu melakukan efisiensi hingga Rp46,5 triliun dari pengadaan 105 ribu unit kendaraan pikap dan truk ringan dari India.

Adapun efisiensi tersebut berasal dari anggaran pengadaan sarana dan prasaran perseroan yang diperoleh dari pinjaman bank-bank anggota Himbara sebesar Rp200 triliun.

"Secara singkat saja bahwa dengan pengadaan sarana-prasarana ini Agrinas Pangan bisa melakukan efisiensi sebesar Rp46,5 triliun," kata Joao saat konferensi pers di Yodya Tower, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Menurut dia, selama ini yang menolak impor pikap adalah individu-individu, bukan pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

"Yang menolak ini siapa? Karena saya ini kan BUMN. Saya pasti taat kepada pemerintah, dan taat kepada pemerintah dan rakyat, jadi kami hanya setia kepada negara dan rakyat, tidak kepada individu atau kelompok tertentu," kata Joao.

Kendati begitu, Joao memastikan jika pemerintah memutuskan menghentikan impor pikap, maka dirinya juga akan mematuhi perintah tersebut.

"Selama negara berpihak mendukung apa yang kami lakukan akan kami laksanakan, tapi kalau negara dan DPR mengatakan bahwa kami harus hentikan, kami hentikan dengan segala risiko yang tadi saya sudah sampaikan," ujar Joao.