DPR Minta Erick Tohir Buat Data Orang Terpapar COVID-19 secara Akurat

21 Jan 2021, 14:58 WIB

Menteri BUMN Erick Thohir (Dok. IDN Times)

Jakarta, IDN Times - Komisi VI DPR RI meminta Menteri BUMN Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pemulihan Ekonomi Nasional, membuat data akurat mengenai orang-orang yang terpapar COVID-19. Hal itu berguna untuk mempermudah prioritas penerima vaksinasi.

“Nanti akan terlihat vaksin yang 3 juta mau ke mana dulu. Ada hipertensi jantung diabetes dan juga lainnya. Juga jumlah orang yang sembuh dari COVID-19,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima saat memimpin rapat Komisi VI bersama Menteri BUMN dan Dirut Bio Farma di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip laman resmi DPR pada Rabu, 20 Januari 2021.

1. Data terkait orang terpapar COVID-19 dinilai belum jelas

Default Image IDN

Aria menilai, selama ini tidak ada data yang jelas terkait orang terpapar dan kematian seseorang apakah murni karena COVID-19 ataupun karena riwayat penyakit lainnya.

"Ini yang saya kira penting, karena kita akan tahu placement yang diutamakan secara bertahap," ujar Aria.

2. Data berguna untuk mendukung langkah-langkah penanggulangan COVID-19

Default Image IDN

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu yakin, apabila data mengenai alasan orang terpapar virus terpampang jelas, hal itu dapat mendukung pengambilan kebijakan atau langkah-langkah penanggulangan COVID-19. Misalnya saja seperti untuk menentukan prioritas dari distribusi dan jumlah vaksin yang pengadaannya masih sangat terbatas.

“Nah ini supaya nanti ada argumentasi-argumentasi kenapa distribusi yang diprioritaskan adalah kelompok-kelompok yang rentan terhadap adanya penularan-penularan ini. Sehingga kemudian tidak asal didistribusikan yang tentunya akan memenuhi kredit,” katanya.

3. Komisi VI akan terus dukung upaya Kementerian BUMN untuk akhiri pandemik

Menteri BUMN Erick Thohir (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Aria mengatakan, Komisi VI DPR akan terus mendukung upaya Kementerian BUMN untuk mengakhiri pandemik COVID-19. Ia menyadari, pandemik yang terjadi selama hampir satu tahun melanda Indonesia itu meluluhlantakkan sektor perekonomian.

“Maka perlu ada satu dukungan politik yang sangat kuat. Kita Komisi VI tetap akan memberikan dukungan itu,” tuturnya.