Jakarta, IDN Times — DPR RI mengagendakan Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 hari ini, Selasa (21/3/2023).
Dalam Paripurna itu, tertera agenda pengambilan keputusan tingkat II atau pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Padahal sederet aksi penolakan terhadap Perppu Cipta Kerja itu telah dilakukan masyarakat baik dari kelompok buruh, petani, hingga mahasiswa.
Aliansi Mahasiswa Menolak Perppu Cipta Kerja yang terdiri dari BEM Universitas Indonesia (UI), BEM UPN Veteran Jakarta, BEM Universitas Paramadina, BEM Universitas Padjajaran (UNPAD), serta BEM dari universitas lainnya menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (19/3/2023).
Aksi yang berlangsung damai tersebut hanya menuntut satu hal kepada DPR RI, yakni penolakan Perppu Cipta Kerja yang dianggap akan merugikan masyarakat.
Mahasiswa UPN Veteran Jakarta, Fadli Yudistira, mengatakan akan melakukian konsolidasi lanjutan dengan berbagai simpul mahasiswa dari berbagai daerah.
“Apabila besok (Senin) disahkan, kami menyepakati akan mengadakan konsolidasi lagi dan membangun simpul-simpul kita di daerah untuk konsolidasi dan menggelar aksi yang lebih besar daripada ini,” kata Fadli.
Aksi tersebut tak berhasil mengundang satu pun pimpinan DPR beraudiensi dengan mahasiswa.
Penolakan Perppu Cipta Kerja juga muncul dari elemen buruh di Indonesia. Pada 13 Maret, sejumlah buruh bersama Partai Buruh melangsungkan aksi unjuk rasa serentak untuk menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja.
Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan tak ingin kecolongan seperti saat pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja pada 2020 lalu.
Pihaknya mengaku intens mengikuti perkembangan pembentukan Perppu Cipta Kerja di DPR.
“Buruh tidak mau kecolongan untuk kedua kali. Berkaca seperti saat pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja tahun 2020 lalu, di mana DPR RI tiba-tiba memajukan Sidang Paripurna dari jadwal semula,” kata dia.
Sejumlah aturan dalam Perppu Cipta Kerja ditolak oleh buruh dan kelompok masyarakat. Beberapa di antaranya menyangkut pesangon, sistem pengupahan, termasuk ketentuan PHK karyawan.
Dalam Perppu Cipta Kerja, pesangon dibatasi maksimal sembilan bulan gaji. Ketentuan itu jauh berbeda dengan UU Ketenagakerjaan yang mengatur pemberian pesangon pada karyawan yang terkena PHK sebanyak 10 bulan gaji, termasuk pemberian yang penggantian cuti tahunan, dan biaya ongkos pulang kerja.
Kemudian, aturan upah karyawan yang dipandang merugikan. Aturan Perppu Cipta Kerja menyatakan penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu sesuai Pasal 88D.
Upah minimum dihitung menggunakan formula penghitungan upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Artinya, perusahaan punya hak untuk memotong upah karyawan dengan mempertimbangkan faktor keuangan negara, tanpa mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.