DPR Tagih Strategi Menag Menghadapi Perusakan Rumah Ibadah

26 Feb 2020, 14:01 WIB

Rapat kerja Komisi Vlll bersama Kementerian Agama, Rabu (26/2) (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Jakarta, IDN Times - Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Agama Fachrul Razi terkait Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kemenag, Aspek Anggaran Legislasi. Dalam raker tersebut, Komisi VIII mempertanyakan konflik pendirian dan perusakan rumah ibadah dan masalah sertifikasi majelis taklim.

"Masih terjadinya konflik dalam proses pendirian rumah ibadah dan perusakan rumah ibadah di berbagai daerah," ujar Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto saat rapat Komisi VIII di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/2).

Yandri mengatakan Indonesia adalah negara Pancasila dan memiliki keragaman. Sehingga dia meminta agar ada solusi terbaik bagi kehidupan beragama di Indonesia.

"Saya kira ini negeri Pancasila tidak boleh lagi terjadi Pak Menteri. Nah, ini bagaimana rumusan kita supaya tidak salah paham dan salah yang paham, Pak, di tengah-tengah masyarakat," kata dia.

1. DPR tanya Menag soal sertifikasi majelis taklim

Ilustrasi Rapat kerja Komisi Vlll DPR RI (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Selain itu, Yandri meminta penjelasan kepada Menag Fachrul Razi perihal kebijakan sertifikasi majelis taklim. Dia meminta Menag menjelaskan soal mekanisme pelaksanaannya.

"Selanjutnya, kebijakan sertifikasi majelis taklim. Ini juga perlu kita perdalam lagi Pak Menteri, bagaimana mekanismenya dan cara kita menyelesaikan," ujarnya.

2. Menag klaim telah menginventarisasi masalah di lapangan

Menteri Agama Fachrul Razi ketika melayat ke rumah duka Gus Sholah. IDN Times/Aldzah Fatima

Menjawab hal tersebut, Fachrul mengatakan telah memiliki strategi untuk mengatasi konflik pendirian dan perusakan rumah ibadah. Menurut dia, konflik itu akan dicegah sebelum muncul ke publik.

"Kemudian tentang rumah ibadah kami, sudah coba pola baru mudah-mudahan bisa lebih baik. Kebetulan kami kalau ditanya pasti kami mengatakan masalah rumah ibadah kecil sekali. Tapi sebetulnya kalau kita inventarisasi di lapangan memang cukup besar," kata Menag.

3. Fachrul akan berupaya sebelum konflik muncul di publik

IDN Times/Sukma Shakti

Fachrul mengatakan, Kemenag akan menyelesaikan konflik tersebut sebelum muncul di ruang publik. Teknis tersebut sudah dilakukan di beberapa daerah.

"Tapi kami akan coba mengeliminasi sebelum dia muncul ke permukaan. ini yang sudah kami lakukan. Beberapa tempat sudah mulai baik, jalan. Dan kami akan coba ke depan," ungkapnya.

Dia mengatakan apabila konflik rumah ibadah itu sudah muncul ke permukaan akan dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Seperti munculnya gengsi dan unsur politik.

"Karena biasanya kalau sudah terlanjur ke permukaan di dalamnya sudah muncul gengsi, sudah muncul masalah politik dan sebagainya," katanya.

4. Kemenag akan mendata tempat rawan konflik

Ilustrasi kebaktian di gereja. IDN Times/Fariz Fardianto

Dengan demikian, Fachrul mengatakan perusakan rumah ibadah itu akan diatasi lebih awal sebelum ramai di publik. Dia menyebut Kemenag sudah mendata tempat rawan konflik pendirian dan perusakan rumah ibadah.

"Sehingga ke depan kita coba untuk mengatasinya lebih awal sebelum dia muncul ke permukaan. Sudah kami inventarisasi di semua seluruh Indonesia nanti akan kami mulai dari tempat-tempat tertentu yang menjadi skala prioritas," katanya.