Menhut Ungkap Dukungan Prabowo untuk Percepatan Restorasi Ekosistem
- Raja Juli Antoni menyebut Prabowo Subianto mendukung percepatan restorasi ekosistem di Indonesia.
- Lahan kritis di Indonesia mencapai sekitar 12 juta hektare, termasuk 6,7 juta hektare di kawasan hutan.
- Pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran dan mencari skema kerja sama untuk pemulihan hutan.
Jakarta, IDN Times - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni mengungkap dukungan Presiden RI, Prabowo Subianto terhadap upaya restorasi ekosistem di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi modal penting pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekosistem yang mengalami kerusakan.
Hal itu disampaikan Raja Juli saat menghadiri peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2026 di Taman Wisata Alam (TWA) Muara Angke, Jakarta, Senin (10/8/2026). Ia mengatakan, Prabowo memiliki komitmen kuat terhadap pemulihan lahan terdegradasi.
“Saya berterus terang, saya pribadi merasa mendapat dukungan yang luar biasa dari Pak Presiden ya, untuk ruang melakukan restorasi ekosistem ini,” katanya.
1. Disampaikan Prabowo dalam pidato di PBB
Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Majelis Umum ke-80 PBB (instagram.com / presidenrepublikindonesia) Ia menyebut komitmen tersebut juga disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun lalu. Menurutnya, lahan kritis di Indonesia mencapai sekitar 12 juta hektare, dengan 6,7 juta hektare di antaranya berada di kawasan hutan. Sekitar 1,27 juta hektare berada di areal konservasi.
“Bahkan di pidato beliau di PBB tahun yang lalu, dengan lantang mengatakan komitmen beliau, komitmen Indonesia untuk melakukan restorasi ekosistem terhadap degraded land,” ujar Raja Juli.
2. Penambahan jumlah Polisi Hutan
Polisi hutan Taman Nasional Batang Gadis Madina rutin melakukan patroli menjaga kawasan dari tindakan ilegal. (IDN Times/Prayugo Utomo) Selain itu, dukungan Prabowo juga disebut terlihat dengan adanya penambahan jumlah Polisi Hutan (Polhut).
Raja Juli mengatakan, pemerintah terus mencari cara agar negara dapat hadir dan bertanggung jawab dalam proses pemulihan tersebut. Namun, ia mengakui pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk melakukan restorasi ekosistem dalam skala besar.
3. Mencari ide dan skema baru agar upaya restorasi ekosistem dapat berjalan
Polisi hutan bersama masyarakat rutin melakukan patroli di kawasan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG), Kabupaten Mandailinatal. Pelibatan masyarakat dalam perlindungan hutan dinilai cukup efektif untuk mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan. (IDN Times/Prayugo Utomo) Meski demikian, Raja Juli menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti pada keterbatasan tersebut. Ia menyebut dukungan dari Prabowo menjadi salah satu modal untuk terus mencari ide dan skema baru agar upaya restorasi ekosistem dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi hutan serta alam Indonesia.
"Tapi kemudian sekali lagi kita tidak boleh berhenti dan kemudian terjerembap kepada pesimisme. Banyak ruang-ruang lain yang ternyata masih bisa kita exercise untuk kemudian bekerja sama melakukan restorasi hutan-hutan tersebut. Salah satu yang penting tentu adalah membuka diri untuk kerja sama dengan pihak mana pun. Dengan rendah hati harus kita katakan bahwa sebagai policymaker, sebagai regulator, negara memiliki keterbatasan,” imbuhnya.
