Bedah Aturan Senjata Api di Thailand, Syarat Ketat hingga Ancaman Bui
- Thailand memiliki lebih dari 10 juta senjata api beredar, dengan lebih dari 4 juta diduga tak terdaftar atau ilegal, meski pengawasan senjata telah berlaku sejak 1947.
- Warga Thailand wajib mengantongi izin pembelian dan kepemilikan, berusia minimal 20 tahun, serta lolos verifikasi; WNA dilarang membeli, mendaftarkan, atau memiliki senjata.
- Pemerintah berencana membatasi total pembawaan senjata di ruang publik bagi sipil, sementara kehilangan, kerusakan, atau perpindahan kepemilikan wajib dilaporkan dan didaftarkan ulang.
Meski memiliki undang-undang pengawasan senjata api sejak tahun 1947, Thailand masih tercatat sebagai negara dengan tingkat kepemilikan senjata api sipil tertinggi di Asia Tenggara. Menurut data Small Arms Survey, diperkirakan ada lebih dari 10 juta pucuk senjata yang beredar di Thailand, di mana lebih dari 4 juta di antaranya berstatus tidak terdaftar atau ilegal.
Namun, maraknya insiden penembakan massal yang terjadi di Negeri Gajah Putih belakangan ini membuat pemerintah mulai berencana memperketat aturan. Lantas seperti apa syarat-syarat yang harus dipenuhi warga Thailand untuk memiliki benda tersebut? Berikut ini rangkumannya seperti dihimpun dari berbagai sumber.
1. Harus mengurus dua izin dan syarat permohonan yang sangat ketat
ilustrasi senjata api, pistol (unsplash.com/Tom Def) Untuk bisa memiliki senjata api secara legal, warga negara Thailand harus melampaui proses verifikasi ketat dan memenuhi dua jenis izin resmi Kementerian Dalam Negeri. Dilansir Thailand Law Forum, calon pemilik wajib mengajukan izin pembelian terlebih dahulu untuk melakukan pembelian dari penjualnberlisensi. Setelah itu, senjata api diperiksa guna memperoleh izin kepemilikan dengan mencantumkan alamat rumah pembeli.
Berdasarkan aturam, pemohon harus berusia minimal 20 tahun dan memiliki alasan sah dan meyakinkan untuk memiliki senjata api. Antara lain untuk perlindungan diri, sebagai harta benda, atau untuk olahraga. Undang-undang secara tegas menolak pemohon yang memiliki catatan kejahatan kekerasan, riwayat ketergantungan narkoba atau alkohol, gangguan jiwa, hingga individu yang terjerat status bangkrut secara hukum.
2. Warga negara asing dilarang memiliki senjata api selama berada di wilayah hukum Thailand
ilustrasi mengurus berkas dan dokumen (unsplash.com/Scott Graham) Aturan kepemilikan di Thailand sangat membatasi siapa saja yang berhak memegang hak istimewa tersebut. Hukum setempat secara tegas melarang warga negara asing (WNA) atau non-warga negara untuk membeli, mendaftarkan, maupun memiliki senjata api pribadi dalam bentuk apa pun selama berada di wilayah hukum Thailand.
Dilansir Xinhua, kebijakan ini diambil untuk mencegah masuknya jaringan kejahatan lintas negara serta menjaga kontrol penuh otoritas lokal terhadap sirkulasi senjata api. Jika ada WNA yang terbukti menguasai atau membawa senjata api ilegal di Thailand, mereka akan langsung berhadapan dengan tuduhan tindak pidana berat yang berujung pada deportasi hingga hukuman penjara.
3. Aturan membawa senjata api ke tempat umum rencananya akan semakin diperketat
ilustrasi kekerasan bersenjata, penembakan (unsplash.com/Maxim Hopman) Memiliki izin menyimpan senjata api di rumah tidak serta-merta memberikan kebebasan bagi pemiliknya untuk membawa benda tersebut bepergian. Warga sipil dilarang keras membawanya di tempat umum, pusat perbelanjaan, transportasi umum, maupun di dalam kendaraan pribadi. Membawa senjata api ke area terlarang seperti lingkungan sekolah dan gedung pemerintah dapat berujung pada sanksi berat yakni hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda dalam jumlah besar.
Lantaran maraknya kasus penembakan beberapa tahun terakhir, pemerintah Thailand mulai melakukan pengetatan. Dilansir BBC, Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, pada Sabtu (8/8/2026) menjelaskan bahwa pihaknya berencana membatasi hak membawa senjata api di tempat umum secara mutlak. Alhasil, izin nantinya hanya berlaku khusus bagi pejabat atau aparat pemerintah yang sedang bertugas.
4. Aturan mewajibkan registrasi ulang jika senjata api berpindah kepemilikan
ilustrasi kekerasan bersenjata, penembakan (unsplash.com/Max Kleinen) Skema pengawasan senjata api legal di Thailand menuntut tanggung jawab penuh dari pemiliknya. Ini kewajiban melapor ke otoritas setempat dalam waktu 15 hari jika hilang, dicuri, atau rusak. Selain itu, setiap proses berpindah kepemilikan, seperti jual-beli antar dua orang maupun melalui warisan wajib melalui prosedur pendaftaran ulang.
Kendati demikian, rentetan kejadian penembakan massal di Thailand sejak awal 2026 membuat publik bertanya-tanya sejauh mana peraturan ditegakkan dan pengawasan dilakukan. Terlebih, penembakan yang terjadi di Debsirin Nonthaburi School, pinggiran Kota Bangkok, pada Jumat (7/8/2026) lalu, membuat isu kepemilikan senjata api kembali menjadi perhatian luas.
