Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Rapat paripurna DPR sahkan sejumlah RUU. (IDN Times/Amir Faisol).
  • DPR menerima empat surat presiden terkait pembahasan RUU Pemerintahan Aceh, Administrasi Kependudukan, Penyiaran, serta Kamar Dagang dan Industri.

  • Surat-surat tersebut dibacakan dalam rapat paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

  • DPR juga menerima usulan kantor akuntan publik untuk pemeriksaan laporan keuangan tahunan BPK dan akan menindaklanjutinya sesuai tata tertib.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
23 September 2026

Menteri Keuangan mengirim surat bernomor S-662 yang mengusulkan tiga nama kantor akuntan publik sebagai calon pemeriksa laporan keuangan tahunan BPK.

28 September

Empat surat presiden bernomor R-53, R-54, R-55, dan R-56 diterbitkan.

20 Oktober

Ketua BPK mengirim surat bernomor 115 berisi usulan tiga kantor akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan BPK tahun 2026.

Selasa (17/11/2026)

Dasco menyampaikan penerimaan surat-surat tersebut dalam rapat paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    DPR RI menerima empat surat presiden terkait pembahasan RUU Pemerintahan Aceh, Administrasi Kependudukan, Penyiaran, dan Kamar Dagang dan Industri.
  • Who?
    DPR RI menerima surat dari Presiden. Dasco menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna.
  • Where?
    Surat-surat tersebut dibacakan dalam rapat paripurna DPR RI.
  • When?
    Hal itu disampaikan pada Selasa (17/11/2026), dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
  • Why?
    Surat tersebut berkaitan dengan pembahasan perubahan undang-undang untuk ditindaklanjuti pemerintah dan parlemen.
  • How?
    Surat-surat akan ditindaklanjuti sesuai Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

DPR menerima empat surat dari Presiden untuk membahas beberapa aturan baru. Aturannya tentang Aceh, data penduduk, penyiaran, dan Kadin. Surat itu dibacakan dalam rapat DPR. DPR juga menerima usulan kantor akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan BPK. Semua surat akan diproses sesuai aturan DPR.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Penerimaan dan pembacaan surat dalam rapat paripurna menunjukkan adanya proses formal untuk menindaklanjuti pembahasan sejumlah perubahan undang-undang. DPR juga mencatat usulan pemeriksaan laporan keuangan BPK oleh kantor akuntan publik. Seluruh surat dinyatakan akan diproses sesuai Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 dan mekanisme yang berlaku.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima sejumlah surat presiden (surpes) dari Prabowo Subianto perihal pembahasan sejumlah perubahan undang-undang untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah dan pihak parlemen. Surat tersebut dibacakan dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (17/11/2026).

Sejumlah RUU tersebut di antaranya, RUU Pemerintahan Aceh, Administrasi Kependudukan, Penyiaran, hingga RUU Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Keempat surat tersebut masing-masing bernomor R-53, R-54, R-55, dan R-56 yang diterbitkan pada 28 September.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dalam rapat paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Selasa.

Dasco mengatakan, DPR juga telah menerima surat dari Menteri Keuangan bernomor S-662 tertanggal 23 September 2026, yang mengusulkan tiga nama kantor akuntan publik sebagai calon pemeriksa laporan keuangan tahunan BPK.

Kemudian, surat dari Ketua BPK bernomor 115 tertanggal 20 Oktober, berisi usulan tiga kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan BPK tahun 2026.

“Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku,” kata Dasco.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More