ASEAN dan China Kembali Buntu Sepakati Kode Etik Laut China Selatan

- ASEAN dan China kembali gagal menyelesaikan kode etik Laut China Selatan; sekitar 80 persen draf disepakati tentatif, tetapi status kekuatan hukumnya masih buntu.
- Negosiasi terhambat klaim China yang berbenturan dengan ZEE beberapa negara ASEAN, perbedaan internal ASEAN, serta konfrontasi maritim Filipina-China yang terus memanas.
- KTT ASEAN memperpanjang larangan pemimpin Myanmar hadir karena minimnya pelaksanaan Konsensus Lima Poin, sambil mendesak penghentian serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur.
Jakarta, IDN Times - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan China kembali gagal menuntaskan negosiasi kode etik untuk wilayah Laut China Selatan dalam pertemuan di Manila pada Minggu (15/11/2026). Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro mengonfirmasi belum adanya kesimpulan final meski sekitar 80 persen draf dokumen tersebut sudah disepakati secara tentatif. Laporan Al Jazeera menyebutkan bahwa Lazaro menyampaikan status kebuntuan ini dalam sesi konferensi pers di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.
Sejumlah persoalan krusial masih menjadi ganjalan utama dalam perundingan yang berlangsung di ibu kota Filipina tersebut. Lazaro menjelaskan bahwa salah satu isu kunci yang belum menemukan titik temu adalah kepastian mengenai apakah kode etik ini nantinya bersifat mengikat secara hukum atau tidak. Kondisi ini membuat penyelesaian aturan main di perairan sengketa tersebut harus kembali tertunda.
1. Perbedaan pandangan memperlambat penyelesaian kode etik Laut China Selatan

ilustrasi ruang konferensi (pexels.com/Jan van der Wolf) Perundingan kode etik antara ASEAN dan China sebenarnya telah bergulir selama lebih dari dua dekade demi mencegah eskalasi ketegangan dan mengatur interaksi kapal di lautan. Pembahasan terbaru berlangsung saat Filipina memegang keketuaan blok beranggotakan 11 negara tersebut, di tengah tumpang tindih klaim teritorial Beijing atas sebagian besar Laut China Selatan. Klaim sepihak ini berbenturan langsung dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE)—wilayah laut tempat suatu negara memiliki hak khusus mengelola sumber daya—milik Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.
Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mendesak agar aturan tersebut berlandaskan hukum internasional yang dinilai kerap diabaikan oleh Beijing, meski pemerintah China bersikeras bahwa seluruh tindakan mereka sudah sah dan profesional. Sikap Beijing ini bertolak belakang dengan putusan pengadilan arbitrase internasional, lembaga penyelesaian sengketa antarnegara, pada 2016 yang menyatakan klaim luas China tidak memiliki dasar hukum internasional, sebuah putusan yang hingga kini ditolak mentah-mentah oleh Beijing.
Hambatan perundingan ternyata tidak hanya muncul dari tarik-menarik kepentingan dengan Beijing, melainkan juga akibat perpecahan internal di tubuh ASEAN sendiri. Peneliti senior dari S. Rajaratnam School of International Studies di Singapura, Collin Koh, menilai perbedaan pandangan antaranggota blok regional ini mencakup perdebatan soal cakupan geografis kode etik.
“Selain Beijing, perbedaan internal di dalam ASEAN juga memainkan peran yang signifikan,” kata Koh, seraya menilai bahwa sisa perbedaan yang ada sangat sulit diselesaikan tanpa konsesi besar dari berbagai pihak, dikutip Economic Times.
Situasi di lapangan kian rumit akibat serangkaian konfrontasi maritim antara Filipina dan China yang memanas sejak Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menjabat pada 2022. Manila menuding kapal-kapal China berulang kali melakukan aksi agresif di dalam ZEE mereka, mulai dari manuver berbahaya, penembakan meriam air, hingga penggangguan misi pasokan ulang, sementara Beijing balik menuduh Filipina menerobos wilayah klaimnya. Di tengah kebuntuan ini, Lazaro tetap menaruh harapan agar kode etik tersebut bisa rampung tahun depan ketika Singapura resmi mengambil alih estafet keketuaan ASEAN.
2. ASEAN memperpanjang larangan kehadiran pemimpin Myanmar di KTT

Bendera Myanmar (pexels.com/aboodi vesakaran) Selain isu perairan, KTT tahunan di Manila juga memutuskan untuk memperpanjang larangan kehadiran bagi para pemimpin politik Myanmar akibat kegagalan mereka mematuhi rencana perdamaian 2021. Keputusan ini memaksa Myanmar hanya bisa mengirimkan perwakilan diplomat karier tingkat bawah dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut. Bahkan, jatah keketuaan bergilir ASEAN yang seharusnya dipegang Myanmar pada tahun ini terpaksa dialihkan kepada Filipina karena krisis sipil di dalam negeri mereka yang tak kunjung reda.
Para pemimpin negara anggota blok regional ini turut melayangkan kecaman keras terhadap militer Myanmar dan kelompok-kelompok bersenjata yang terus menargetkan warga sipil dalam perang saudara berkepanjangan. Kecaman tersebut muncul usai mereka meninjau progres Konsensus Lima Poin, sebuah peta jalan rancangan ASEAN untuk meredakan konflik di negara tersebut. Dalam pertemuan di Manila, para pemimpin menyuarakan keprihatinan mendalam atas minimnya implementasi kesepakatan dan mendesak semua pihak segera menghentikan serangan terhadap warga maupun infrastruktur sipil.
Lazaro, yang juga mengemban tugas sebagai utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, menyoroti masih maraknya aksi pemboman tertentu serta gelombang perpindahan penduduk di negara tersebut. Ia menerangkan bahwa pihaknya sedang berupaya menyampaikan langkah-langkah penanganan masalah ini secara bertahap kepada otoritas terkait sembari terus memantau perkembangan situasi di lapangan.
3. Kudeta militer memicu krisis politik di Myanmar

ilustrasi pengamanan militer (pexels.com/sk) Akar dari berlakunya Konsensus Lima Poin bermula pada April 2021 sebagai upaya meredam gelombang kekerasan pascakudeta militer di Myanmar pada Februari tahun yang sama. Saat itu, pihak militer menggulingkan pemerintahan sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih penghargaan Nobel, Aung San Suu Kyi, sehingga memicu lahirnya rencana perdamaian tersebut sebagai acuan utama ASEAN dalam merespons krisis.
Pengambilalihan kekuasaan secara paksa itu langsung memantik gelombang protes pro-demokrasi secara masif yang kemudian dibalas dengan tindakan represi brutal oleh aparat. Kekerasan negara tersebut akhirnya mendorong masyarakat mengangkat senjata dan menyeret sebagian besar wilayah negara ke dalam jurang perang saudara yang belum berakhir hingga kini.
Di tengah konflik yang terus berkecamuk, mantan kepala militer yang kini menjabat sebagai Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, tercatat telah melakukan sejumlah kunjungan resmi ke beberapa negara anggota ASEAN. Perjalanan diplomatik tersebut dilakukan setelah ia menduduki kursi kepresidenan melalui pemilihan umum pada Desember dan Januari yang secara luas dinilai penuh kecurangan, termasuk kunjungan ke Vietnam yang sempat terekam dalam foto rilisan Reuters.
Meski tidak melarang aktivitas kunjungan bilateral dari Hlaing ke negara-negara anggotanya, blok regional ini tetap memasang batas sikap yang tegas. Para pemimpin ASEAN kembali menegaskan bahwa rencana perdamaian 2021 tersebut masih menjadi rujukan utama yang tidak tergantikan dalam upaya menyelesaikan krisis politik di Myanmar.


























