Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkap alasan klausul illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar tak diatur dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Habiburokhman mengatakan, ketentuan illicit enrichment tidak diatur setelah DPR menerima berbagai masukan, termasuk penolakan dari pihak yang menilai pengaturan tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).
“Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak, ya. Ahli-ahli demikian juga,” kata Habiburokhman usai rapat paripurna di DPR, Kamis (19/11/2026).
Politikus Gerindra mengatakan, DPR telah mempelajari praktik pengaturan illicit enrichment di sejumlah negara sebagai bahan pertimbangan, termasuk di Amerika Serikat dan Inggris. Selain itu, illicit enrichment juga dinilai bertentangan dengan HAM di Amerika Serikat.
Selama pembahasan beleid itu, DPR setidaknya telah menerima masukan dari 15 elemen yang secara khusus membahas persoalan illicit enrichment. Mereka menyampaikan pandangan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan HAM.
DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna yang digelar Kamis setelah 18 tahun bergulir di parlemen.
RUU Perampasan Aset terdiri dari 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18.
Ruang lingkup RUU Perampasan Aset juga diperluas ke berbagai tindak pidana, mulai dari narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, dan perdagangan orang.
Kemudian, tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Dia memastikan, RUU Perampasan Aset telah disetujui delapan fraksi dalam pengambilan keputusan pada tingkat pertama.