Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026). (IDN Times/Amir Faisol)
  • Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan klausul illicit enrichment tidak dimasukkan ke RUU Perampasan Aset setelah DPR menerima banyak masukan yang menilainya bertentangan dengan HAM.
  • DPR mempelajari pengaturan illicit enrichment di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, serta menerima pandangan dari 15 elemen yang khusus membahas isu tersebut.
  • DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset setelah 18 tahun bergulir; aturan ini memperluas cakupan ke korupsi, narkotika, terorisme, perdagangan orang, hingga penipuan digital.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Kamis

DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna setelah 18 tahun bergulir di parlemen.

19/11/2026

Habiburokhman menjelaskan klausul illicit enrichment tidak diatur setelah DPR menerima masukan, termasuk penolakan terkait HAM.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya tanpa mengatur klausul illicit enrichment.
  • Who?
    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan alasan penghapusan klausul tersebut. Delapan fraksi DPR menyetujui RUU pada pengambilan keputusan tingkat pertama.
  • Where?
    Pernyataan Habiburokhman disampaikan usai rapat paripurna di DPR, Jakarta.
  • When?
    RUU disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026, setelah bergulir di parlemen selama 18 tahun.
  • Why?
    Klausul illicit enrichment tidak dimasukkan setelah DPR menerima masukan, termasuk dari 15 elemen, yang menilai ketentuan itu bertentangan dengan hak asasi manusia.
  • How?
    DPR mempelajari praktik di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, serta membahas 397 daftar inventarisasi masalah sebelum menyetujui RUU.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
DPR membuat aturan baru tentang mengambil harta dari kejahatan. Tapi aturan tentang pejabat yang hartanya naik tidak wajar tidak dimasukkan. Habiburokhman bilang banyak orang dan ahli menolak karena dianggap bisa melanggar hak manusia. Sekarang aturan itu sudah disetujui delapan fraksi DPR setelah dibahas 18 tahun.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Pengesahan RUU Perampasan Aset setelah pembahasan panjang mencerminkan upaya DPR menimbang masukan beragam, termasuk aspek hak asasi manusia, sebelum menetapkan batas pengaturannya. Dukungan delapan fraksi dan perluasan cakupan terhadap sejumlah tindak pidana menunjukkan adanya landasan politik yang luas bagi kerangka perampasan aset tersebut.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkap alasan klausul illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar tak diatur dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Habiburokhman mengatakan, ketentuan illicit enrichment tidak diatur setelah DPR menerima berbagai masukan, termasuk penolakan dari pihak yang menilai pengaturan tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).

“Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak, ya. Ahli-ahli demikian juga,” kata Habiburokhman usai rapat paripurna di DPR, Kamis (19/11/2026).

Politikus Gerindra mengatakan, DPR telah mempelajari praktik pengaturan illicit enrichment di sejumlah negara sebagai bahan pertimbangan, termasuk di Amerika Serikat dan Inggris. Selain itu, illicit enrichment juga dinilai bertentangan dengan HAM di Amerika Serikat.

Selama pembahasan beleid itu, DPR setidaknya telah menerima masukan dari 15 elemen yang secara khusus membahas persoalan illicit enrichment. Mereka menyampaikan pandangan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan HAM.

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna yang digelar Kamis setelah 18 tahun bergulir di parlemen.

RUU Perampasan Aset terdiri dari 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18.

Ruang lingkup RUU Perampasan Aset juga diperluas ke berbagai tindak pidana, mulai dari narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, dan perdagangan orang.

Kemudian, tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Dia memastikan, RUU Perampasan Aset telah disetujui delapan fraksi dalam pengambilan keputusan pada tingkat pertama.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More