DPR Urai Masalah Haji, Sistem Syarikah Harus Dievaluasi

Dini juga menerima laporan adanya pengusiran jemaah dari tenda Arafah karena permasalahan penempatan dan koordinasi antarsyarikah. Hal ini menunjukkan lemahnya mitigasi oleh pihak penyelenggara, baik dari otoritas Arab Saudi maupun Kementerian Agama (Kemenag) RI.

Selain itu, permasalah lainnya tentang kualitas makanan yang diterima jemaah. Dini mengatakan, permasalahan patut menjadi perhatian serius. Ia mengatakan, ada jemaah yang hanya menerima Pop Mie, sementara jemaah lainnya mendapatkan makanan siap saji dengan standar catering. 

"Ketidakkonsistenan ini bukan hanya soal logistik, tapi juga soal keadilan perlakuan terhadap jemaah yang telah membayar biaya yang sama dan berhak atas pelayanan yang setara," kata dia.

Dini turut menyoroti keterlambatan armada bus dari Muzdalifah ke Mina yang memaksa jemaah berjalan kaki dalam kondisi lelah dan padat. Menurut dia, situasi ini bentuk kegagalan dalam perencanaan operasional.

Padahal, kata dia, rangkaian ibadah di Armuzna bagian dari rukun haji yang sangat vital. Dia menegaskan, risiko keselamatan sangat besar jika transportasi tidak tersedia dengan tepat waktu.

"Kami di Komisi VIII DPR RI terus mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan haji tahun ini, termasuk perluasan pengawasan terhadap syarikah-syarikah yang bekerja sama dengan Indonesia," kata dia.

Sejumlah permasalahan ini telah ia prediksi sejak sistem syarikah diberlakukan. Menurut dia, jika sejak awal tidak ada standarisasi layanan yang kuat dan pengawasan lapangan yang ketat, maka akan terus terjadi kekacauan seperti sekarang.

"Kami mengingatkan kembali, mengelola jemaah haji Indonesia bukan perkara teknis semata. Ini adalah amanah moral dan konstitusional," kata dia.

"Mayoritas jemaah kita adalah lansia, belum pernah ke luar negeri, dan harus ditangani dengan empati, presisi, dan profesionalisme tinggi," ucap dia.