DPRD DKI Setujui Tambahan Anggaran Pengadaan Lahan Rusunawa di Jaksel

Ida mewanti Dinas PRKP agar penambahan pagu ini dapat dioptimalkan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan hunian yang lebih layak. Hal ini juga mempertimbangkan biaya sewa yang murah daripada harus menyewa kontrakan bulanan.

“Daripada mereka kontrak di rumah petakan yang per bulan satu juta, satu juta setengah tempat sudah tidak layak dan lain-lain. Lebih baik mereka tinggal di rumah susun yang disiapkan oleh Dinas Perumahan yang biaya sewanya cukup murah,” kata dia,

Dengan adanya persetujuan ini Kepala Dinas PRKP Provinsi DKI Jakarta Sardjoko mengaku bersyukur bahwa pihaknya telah mendapat persetujuan Komisi D.

Hal ini kata dia dilaksanakan guna mengakomodir kebutuhan hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Jakarta Selatan.

Kendati sudah disetujui, Sardjoko mengaku pihaknya masih belum dapat merinci lokasi-lokasi yang akan ditunjuk sebagai titik rusunawa.

“Nanti kita informasikan selanjutnya, karena ini masih berproses dalam tahap kajian,” kata dia.