Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, mengatakan komisinya menyetujui tarif integrasi moda TransJakarta, LRT dan MRT sebesar Rp 10 ribu. Tujuannya untuk mendukung moda transportasi terpadu di DKI Jakarta.
“Prinsipnya Komisi B menyetujui pelaksanaan tarif integrasi karena mendukung keterpaduan moda transportasi di Jakarta sebesar Rp 10 ribu dengan masa percobaan tiga bulan,” kata Ismail, di Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Dia menjelaskan ada 4 poin yang direkomendasikan Komisi B terkait tarif integrasi moda ini. Pertama, adalah soal persetujuan pelaksanaan tarif integrasi moda.
Kedua, tarif integrasi disetujui sebesar Rp 10 ribu dengan masa percobaan selama tiga bulan sejak ditetapkan dan akan dievaluasi setiap 3 bulan selama satu tahun.
“(Tujuannya) untuk mengetahui dampak implementasi paket tarif integrasi terhadap minat masyarakat menggunakan moda transportasi massal,” katanya.
Ketiga, jumlah warga masyarakat pengguna atau penerima manfaat paket dari tarif integrasi wajib dilaporkan setiap tiga selama satu tahun dengan pemisahan antara data masyarakat pengguna tarif integrasi ber-KTP DKI dengan KTP non DKI Jakarta.
Kemudian, yang terakhir, adalah dengan memberikan fasilitas gratis tiket integrasi-integrasi serta memberikan fasilitas tiket integrasi kepada 16 kelompok masyarakat pengguna.
Di antaranya PNS DKI, pensiunan DKI, pegawai kontrak DKI, penerima KJP, karyawan swasta tertentu, penguni rumah susun, KTP Kepulauan Seribu, penerima raskin, anggota TNI, pormis, veteran, penyandang disabilitas, lansia, marbot masjid, PAUD, jumantik, tim penggerak (PKK), dan koster gereja.
Kendati begitu, kata Ismail ini baru draf rekomendasi dan bisa berubah sesuai dengan kesepakatan yang terjadi ke depannya.
“Jika ada hal-hal yang memang perlu ditambahkan kami buka ruang,” tutur Ismail.