Dua Eks Kader Demokrat Ini Disebut Ikut Temui Moeldoko di Hotel Aston

02 Feb 2021, 11:01 WIB

(Terpidana kasus korupsi Muhammad Nazaruddin) ANTARA FOTO/Reno Esnir

Jakarta, IDN Times - Selain Moeldoko, ada tiga orang lainnya yang disebut-sebut hadir dalam pertemuan di Hotel Aston Rasuna, Kuningan, Jakarta pada 27 Januari 2021 lalu. Pertemuan itu diklaim membahas mengenai dukungan bagi Moeldoko agar bisa merebut posisi ketua Umum Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).

"Ada JAM (Jhoni Allen Marbun) dan Muhammad Nazaruddin," ujar politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik, kepada IDN Times melalui pesan pendek, Selasa (2/2/2021).

Selain dua orang itu, berdasarkan informasi yang dimiliki Rachland, pertemuan tersebut ikut dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) area Kalimantan Selatan. Di dalam akun media sosialnya, Rachland juga menyebut nama Darmizal yang juga sudah tidak lagi berada di Partai Demokrat. Namun, ia mengatakan, Darmizal tidak ikut bertemu Moeldoko pada 27 Januari 2021 lalu di Hotel Aston.

"Ada beberapa pertemuan (dengan Moeldoko). Darmizal (tidak ikut) yang di Aston," tutur dia lagi.

IDN Times berusaha menghubungi Jhoni Allen untuk meminta konfirmasi. Namun, teleponnya tak diangkat.

Rachland juga menyebut orang-orang yang ingin mendongkel AHY memiliki sekretariat. Pertemuan juga biasa dilakukan di sekretariat. Namun, Rachland enggan menyebut lokasi sekretariat itu.

Sebelumnya, AHY sempat memberikan petunjuk bahwa upaya pendongkelan posisinya sebagai ketum didalangi oleh lima individu. Satu orang merupakan kader aktif partai, satu orang di lingkar Istana, dan tiga individu lainnya adalah eks kader partai.

Apa langkah Partai Demokrat selanjutnya usai mengungkap ada upaya untuk mendongkel posisi ketua umum dan diduga dilakukan oleh orang di lingkar Istana?

1. Partai Demokrat menunggu respons Jokowi soal surat yang dikirim oleh AHY

(Calon Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (depan kiri) berjabatan tangan dengan Ketua DPD Partai Demokrat NTT Jefry Riwu Kore usai deklarasi mendukung AHY menjadi ketua umum partai di Kupang, NTT, Selasa (18/02)) ANTARA FOTO/Kornelis Kaha

Berdasarkan keterangan yang ada di media sosialnya, Rachland menyebut, AHY sempat mengirim surat kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Surat itu berisi permintaan konfirmasi dan klarifikasi mengenai adanya dugaan keterlibatan orang di lingkar Istana dalam upaya pendongkelan dirinya sebagai ketua umum.

"Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ujar AHY ketika menggelar jumpa pers di Wisma Proklamasi pada Senin sore kemarin.

Di dalam keterangan pers itu, putera sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tersebut mengungkap informasi soal akan adanya kudeta, yang diperoleh dari laporan dan aduan dari para pimpinan serta kader partai. Mereka melapor karena merasa tidak nyaman bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak melakukan pergantian ketua umum partai.

Ia juga menjelaskan gerakan politik merebut paksa kepemimpinan Partai Demokrat dilakukan secara sistematis. "Pengambilalihan posisi ketua umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024," tutur dia lagi.

2. Andi Arief sebut upaya pendongkelan ketua umum direstui oleh Jokowi

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief mengatakan secara blak-blakan, orang di dekat Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang hendak mendongkel AHY dari kursi ketum adalah Moeldoko.

"Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan (dia) menyatakan dapat restu dari Pak Jokowi," cuit Andi di akun media sosialnya pada Senin malam, 1 Februari 2021.

Sementara, Moeldoko meminta agar Partai Demokrat tidak mengait-ngaitkan isu ini dengan Presiden Jokowi. Sebab, orang nomor satu di Indonesia itu tidak mengetahui sama sekali mengenai isu tersebut.

"Jangan dikit-dikit Istana. Jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau tidak tahu sama sekali. Gak tahu apa-apa dalam isu ini. Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini. Bukan selaku Kepala KSP," kata Moeldoko ketika memberikan keterangan pers secara virtual, Selasa malam kemarin.

3. Ketua DPC Demokrat diiming-imingi uang agar mau berikan dukungan saat Kongres Luar Biasa

(Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik) ANTARA FOTO/Ampelsa

Menurut Rachland, dalam pertemuan itu, Moeldoko mengiming-imingi sejumlah uang kepada para ketua DPC yang hadir di Hotel Aston. Syaratnya, mereka harus memberikan suara bagi Moeldoko saat digelar Kongres Luar Biasa (KLB) nanti.

Rachland menjelaskan, para Ketua DPC dan DPD Partai Demokrat ditawari uang Rp100 juta. Sebanyak Rp25 juta hingga Rp30 juta dibayarkan di muka atau saat mereka menandatangani dukungan untuk merebut Partai Demokrat lewat KLB.

"Yang pasti benar ada uang," tutur Rachland melalui pesan pendek kepada IDN Times pagi ini.

Ia mengatakan, ada sekitar 8 orang dari Partai Demokrat dan 4 panitia yang ikut dalam pertemuan di Hotel Aston. "Pertemuan berlangsung cukup lama," ujarnya lagi.

Tetapi, usai pertemuan, para ketua DPC dan DPD itu merasa dibohongi. Rachland menjelaskan, mereka bersedia datang ke Jakarta karena diinformasikan akan diberi dana penanggulangan bencana. Namun, dana itu malah untuk ongkos pengambilalihan partai.

"Mereka diundang ke Jakarta dengan alasan akan diberi bantuan untuk menangani bencana alam," tutur dia.

Sementara, dalam keterangan persnya Moeldoko justru menyampaikan hal berbeda. Ia mengaku didatangi oleh kader Partai Demokrat. Mereka datang secara berbondong-bondong dan bergelombang.

Moeldoko mengaku tidak tahu tujuan kedatangan mereka. Namun, setiap obrolan diawali dengan membahas isu mengenai pertanian.