Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Kasus Bupati Pemalang, KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang ke BPK

3 min read
Kasus Bupati Pemalang, KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang ke BPK
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)
  • KPK menelusuri dugaan aliran uang dari kasus Bupati Pemalang Anom Widiyantoro ke BPK RI.

  • Anom ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga pihak lain setelah OTT ke-17 KPK pada 2026.

  • Anom diduga memeras pihak swasta dan bawahannya senilai Rp1,98 miliar.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan uang ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah juga mengalir ke pusat. Kasus ini menyeret Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

"Ada dugaan ke sana (aliran uang ke BPK RI). Jadi, ini masih ditelusuri ya soal ada dugaan pengondisian yang dilakukan oleh para pihak. Oleh karena itu, dalam penyidikan perkara ini, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan terhadap eks Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

  1. 1. Penyidik masih menelusuri

    IMG-20260917-WA0045.jpg
    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo bicara penggeldahan di Kantor Nusron Wahid. (IDN Times/Amir Faisol).

    Budi mengatakan, aliran uang dari Bupati Anom ini diduga mengalir ke pihak BPK RI yang sama dengan kasus suap audit BPK di Kabupaten Muara Enim. Namun, hal ini masih ditelusuri oleh penyidik.

    "Dugaannya demikian (pihak BPK RI sama dengan kasus Kabupaten Muara Enim). Jadi, soal audit keuangan, soal dropping temuan, tentunya ini ditelaah, dianalisis, ini menjadi kewenangan siapa? Apakah kewenangan di tingkat daerah atau kemudian juga ada kewenangan di tingkat pusat?" ungkap Budi.

    "Ya, oleh karena itu, di perkara Muara Enim, penyidik dalam melakukan penelusurannya tidak berhenti pada pihak-pihak di BPK Perwakilan Sumatra Selatan, tapi kemudian cross ke BPK tingkat pusat," imbuhnya.

  2. 2. Bupati Pemalang Anom Widiyantoro hingga staf KPK jadi tersangka usai OTT

    IMG-20260730-WA0014.jpg
    Bupati Pemalang Anom Widiyantoro (dok. KPK)

    KPK menetapkan Anom Widiyantoro bersama tiga pihak lain yakni Mohamad Haris alias Gus Haris selaku orang kepercayaan Bupati, Setya Budi Dias Oktavianto selaku staf administrasi KPK, dan Lilik Budi Suprianto selaku pihak swasta atau ayah Dias sebagai tersangka.

    Mereka ditetapkan sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan (OTT) ke-17 KPK di 2026.

  3. 3. Bupati Pemalang peras swasta dan bawahan Rp1,98 M

    antarafoto-kpk-tahan-bupati-pemalang-1785380932.jpg
    Bupati Pemalang Anom Widiyantoro (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)

    Anom diduga memeras pihak swasta dan bawahannya senilai total Rp1,98 miliar. Uang yang dikumpulkan itu diduga untuk sejumlah keperluan, salah satunya mengurus penyelesaian perkara dugaan korupsi di KPK.

    Anom melalui Gus Haris hanya menyerahkan Rp1,2 miliar kepada Lilik Budi Santoso. Uang itu diduga berasal dari pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta. Keempat tersangka pun ditahan KPK setidaknya untuk 20 hari pertama di Rutan KPK sejak 30 Juli sampai dengan 18 Agustus 2026.

    Anom dan Gus Haris disangka melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    Lilik Budi Suprianto bersama Dias disangka melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Related Articles

See More