Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Krisis Iklim Mengancam, Koalisi Perempuan Sampaikan 13 Tuntutan ke Pemerintah

4 min read
Krisis Iklim Mengancam, Koalisi Perempuan Sampaikan 13 Tuntutan ke Pemerintah
Yayasan Madani Berkelanjutan bersama Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), dan Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) menggelar acara yang menjadi ruang bersuara bagi perempuan, yakni penyampaian deklarasi bersama keadilan iklim di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026). (IDN Times/Cantika Lutfiah)
  • Lebih dari 90 pemimpin muda perempuan mendeklarasikan keadilan iklim di Jakarta, menuntut aksi dan kebijakan yang inklusif, responsif gender, serta melibatkan kelompok rentan.

  • Mereka menyoroti deforestasi, karhutla, proyek hijau sepihak, dan infrastruktur kebencanaan yang belum memenuhi kebutuhan perempuan, disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok rentan.

  • Deklarasi memuat 13 tuntutan, termasuk penghentian izin ekstraktif merusak, perlindungan pesisir dan wilayah adat, pendanaan iklim, keterwakilan 50 persen, serta pengesahan sejumlah RUU.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times – Yayasan Madani Berkelanjutan bersama Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), dan Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) menggelar acara yang menjadi ruang bersuara bagi perempuan, yakni penyampaian deklarasi bersama keadilan iklim di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, lebih dari 90 pemimpin muda perempuan dari berbagai daerah di Indonesia menyampaikan sejumlah persoalan serta tuntutan, terkait aksi iklim yang inklusif dan responsif gender kepada para pengambil kebijakan.

“Berbagai kebijakan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, transisi energi, dan penanganan bencana belum melibatkan kami, belum melindungi lingkungan kami, padahal kami juga bisa mengambil keputusan,” kata Habibah dari Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau, salah seorang dari lima pembicara yang menyampaikan sikapnya.

  1. 1. Bencana ekologis dan proyek hijau dinilai belum berpihak kepada masyarakat

    Krisis Iklim Mengancam, Perempuan Sampaikan 13 Tuntutan ke Pemerintah
    Ilustrasi karhutla di Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)

    Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah bencana ekologis di sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Mereka mempersoalkan deforestasi hutan adat, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang dinilai memicu ketimpangan dalam penanganan krisis iklim.

    Menurut koalisi perempuan, pemerintah perlu memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat ketika bencana ekologis terjadi. Penanganannya juga harus melibatkan masyarakat secara langsung, termasuk melibatkan kelompok yang dinilai rentan.

    “Kami juga merasa bahwa pemerintah perlu sebetulnya untuk mendengarkan dan juga melibatkan perempuan, penyandang disabilitas, dan juga kelompok rentan, termasuk juga masyarakat adat secara aktif baik dalam aksi iklim dan juga dalam proses perumusan kebijakannya,” kata Habibah.

    Selain itu, mereka menilai proyek-proyek yang mengatasnamakan pembangunan hijau atau pencegahan perubahan iklim masih ditentukan secara sepihak oleh pemerintah. Padahal, masyarakat yang tinggal di wilayah pembangunan seharusnya memiliki ruang untuk menentukan arah pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam di daerahnya.

    “Maka kami merasa harus diberikan ruang untuk memutuskan, menjadi subjek penentu bukan hanya objek saja,” tegasnya.

    Mereka juga menegaskan hak asasi manusia (HAM) harus ditempatkan di atas kepentingan ekonomi. Sementara itu, pendanaan iklim diharapkan dapat disalurkan langsung kepada masyarakat di akar rumput.

  2. 2. Ketimpangan akses infrastruktur dalam mitigasi bencana

    Krisis Iklim Mengancam, Koalisi Perempuan Sampaikan 13 Tuntutan ke Pemerintah
    Ilustrasi penanda parkir untuk disabilitas. (IDN Times/Yuko Utami)

    Minimnya keterlibatan perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan dalam proses perencanaan kebijakan dinilai berdampak pada pembangunan infrastruktur yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mereka, terutama dalam adaptasi dan mitigasi kebencanaan.

    “Maka kami juga merasa ini berakibat pada ketimpangan akses dan penyediaan infrastruktur,” ungkap Habibah.

    Kondisi tersebut membuat kelompok rentan berpotensi menghadapi hambatan lebih besar ketika bencana terjadi. Karena itu, mereka mendesak pemerintah memastikan kebijakan kebencanaan mempertimbangkan perspektif gender, serta kebutuhan penyandang disabilitas.

  3. 3. Krisis iklim ancam ekosistem laut dan masyarakat pesisir

    Krisis Iklim Mengancam, Koalisi Perempuan Sampaikan 13 Tuntutan ke Pemerintah
    Ilustrasi pesisir Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB. (IDN Times/Muhammad Nasir)

    Krisis iklim juga dinilai menjadi ancaman serius bagi ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir. Kerusakan terumbu karang serta kenaikan permukaan air laut berpotensi mengancam ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat.

    Dampak tersebut juga dirasakan perempuan, masyarakat adat, nelayan lokal, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Ancaman tersebut bahkan dapat memengaruhi keberlangsungan kehidupan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil.

    “Persoalan itu mengancam ruang hidup dan juga ruang penghidupan bagi perempuan, masyarakat adat, masyarakat pesisir, kelompok disabilitas, kelompok rentan lainnya, bahkan bagi pulau-pulau kecil yang ada di sekitar pesisiran,” kata Habibah.

  4. 4. Sebanyak 13 tuntutan koalisi perempuan untuk mewujudkan keadilan iklim

    Krisis Iklim Mengancam, Perempuan Sampaikan 13 Tuntutan ke Pemerintah
    Ilustrasi dampak krisis iklim dan kerusakan lingkungan. (IDN Times/Generated by AI)

    Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, koalisi perempuan merumuskan 13 tuntutan bersama yang ditujukan kepada pemerintah dan para pemangku kebijakan. Berikut 13 tuntutan yang disampaikan:

    1. Merevisi PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk memastikan partisipasi bermakna masyarakat serta mencegah perusahaan melakukan aktivitas usaha sebelum seluruh proses perizinan terpenuhi.
    2. Menghentikan dan menghapus izin industri ekstraktif yang merusak lingkungan serta memberlakukan moratorium penerbitan izin baru bagi kegiatan yang mengancam kelestarian lingkungan dan wilayah kelola masyarakat adat.
    3. Melindungi ekosistem laut dan wilayah pesisir dari aktivitas industri ekstraktif serta segala bentuk kerusakan lingkungan melalui penegakan peraturan perundang-undangan.
    4. Meningkatkan dan merealisasikan pendanaan untuk pelestarian alam dan hutan.
    5. Memastikan penanganan bencana dan penyusunan kebijakan kebencanaan menerapkan prinsip responsif gender.
    6. Menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional, melaksanakan investigasi secara menyeluruh, serta mendistribusikan bantuan secara adil kepada masyarakat terdampak.
    7. Menjamin keterlibatan bermakna perempuan, perempuan penyandang disabilitas, masyarakat adat, masyarakat pesisir, nelayan lokal, dan kelompok rentan lainnya dalam penyusunan kebijakan iklim serta pengambilan keputusan terkait pembangunan di wilayah mereka.
    8. Menjamin keterwakilan 50 persen perempuan dan kelompok rentan, termasuk masyarakat adat, masyarakat pesisir, dan nelayan lokal, dalam pengambilan keputusan. Selain itu, menjamin hak mereka untuk menolak proyek yang merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat.
    9. Mengalokasikan anggaran khusus untuk adaptasi, mitigasi, dan perlindungan iklim, serta menyediakan data terpilah dan pemetaan kebutuhan penyandang disabilitas guna memastikan sistem evakuasi dan layanan perlindungan yang aksesibel dan inklusif.
    10. Mempercepat pengakuan dan perlindungan wilayah adat serta menjamin pelibatan masyarakat adat dan kelompok rentan dalam penyusunan kebijakan.
    11. Mengesahkan RUU Keadilan Iklim, RUU Kepulauan, dan RUU Masyarakat Adat.
    12. Merealisasikan komitmen pengendalian perubahan iklim global dan memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan perusakan lingkungan.
    13. Menerapkan sanksi finansial sebesar 12 persen terhadap negara yang melanggar komitmen dalam Paris Agreement.

Related Articles

See More