Dugaan Bisnis PCR Dilaporkan ke Polisi, Luhut Pandjaitan: Kampungan!
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Senin (15/11/2021). Mereka dilaporkan terkait dugaan keterlibatan dalam bisnis PCR.
Pelaporan tersebut dilakukan Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDem). Menanggapi hal tersebut, Luhut meminta pelapor untuk menyertakan data saat berbicara.
“Itu kan kampungan kalau bicara katanya-katanya, kan capek-capekin aja hanya untuk cari popularitas,” kata Luhut di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (15/11/2021).
1. Luhut siap diaudit untuk membuktikan tuduhan bisnis PCR
Luhut mengaku siap diaudit untuk membuktikan tuduhan tersebut. Ia tak ingin isu yang tidak terkonfirmasi dapat mencemarkan nama baiknya.
“Kita juga harus belajar bicara itu dengan data jangan pakai perasaan atau rumor.
Paling mudah kan suruh dia audit. Saya juga sudah bilang audit saja segera,” ujar Luhut.
2. Luhut tegaskan tidak ambil untung dalam bisnis PCR
Nama Luhut Pandjaitan dikabarkan terlibat dalam bisnis tes PCR yang dikelola PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Melalui juru bicaranya, Jodi Mahardi, Luhut menegaskan tak pernah meraup keuntungan pribadi dari bisnis PCR GSI.
Keterlibatan Luhut dalam GSI itu diduga melalui PT Toba Sejahtra yang mengantongi 242 lembar saham senilai Rp242 juta di PT GSI. PT Toba Sejahtra merupakan perusahaan yang didirikan Luhut, dan dia masih mengantongi sebagian kecil saham di PT Toba Sejahtra.
Selain PT Toba Sejahtra, PT Toba Bumi Energi juga memiliki 242 lembar saham senilai Rp242 juta di PT GSI. PT Toba Bumi Energi sendiri merupakan anak perusahaan dari PT TBS Energi Utama Tbk yang terafiliasi dengan Luhut.
Jodi mengatakan partisipasi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Luhut di PT GSI murni ialah untuk membantu penanganan pandemik COVID-19 di Indonesia. Pasalnya, menurut Jodi, ketika awal pandemik pasokan alat tes PCR sulit dicari. Dia mengatakan bantuan melalui perusahaan tersebut merupakan upaya keterbukaan yang dilakukan sejak awal.
“Kenapa bukan menggunakan nama yayasan? Karena memang bantuan yang tersedia adanya dari perusahaan. Dan memang tidak ada yang kita sembunyikan di situ,” kata Jodi dalam keterangan resminya, Rabu (3/11/2021).
3. Stafsus bantah Erick Thohir terlibat bisnis PCR
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga, membantah tudingan Erick Thohir terlibat dalam bisnis tes PCR melalui PT GSI. Tudingan tersebut ada dalam pernyataan eks Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto, dalam unggahan di Facebook pribadinya terkait menteri yang terafiliasi bisnis tes PCR atau antigen.
"Isu bahwa Pak Erick bermain tes PCR itu sangat tendensius," ujar Arya dalam keterangannya kepada media, Selasa (2/11/2021).
