Dugaan Mark Up Impor Beras, Politikus PDIP: Perangi Bandit Pangan

16 Jul 2024, 09:44 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

Impor beras yang dilaksanakan oleh Perum Bulog. (dok. Bulog)

Intinya sih...

Politikus PDIP mendukung langkah tegas untuk memerangi bandit yang merugikan keuangan negara dalam skandal impor beras.
Studi Demokrasi Rakyat melaporkan Kepala Bapanas dan Dirut Bulog terkait dugaan mark up impor beras ke KPK.
Komisi IV DPR RI membuka opsi membentuk pansus untuk mengungkap dugaan kasus mark up impor beras senilai Rp2,7 triliun.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno buka suara terkait kasus dugaan mark up impor beras.

Menurutnya, seluruh pihak wajib mendukung untuk memerangi para bandit yang merugikan uang negara dalam skandal impor beras yang ditaksir negara mengalami kerugian mencapai Rp8,5 triliun.

“Pokoknya kita dukung langkah-langkah tegas untuk memerangi para bandit yang merugikan keuangan negara apalagi dengan dugaan besaran jumbo,” kata Hendrawan dalam keterangannya, Selasa (16/7/2024).

Hendrawan tak memungkiri, saat ini sektor pangan di Indonesia telah menjadi lahan perburuan sejumlah pihak yang tak bertanggung jawab.

“Sektor pangan sekarang jadi lahan perburuan rente. Beras, gula, garam, daging, bawang putih dan lain-lain,” kata anggota Komisi XI DPR RI tersebut.

“Kita sedih karena seharusnya kita sudah berswasembada untuk komoditas pangan strategis seperti ini. Kedaulatan pangan jadi sebuah impian yang makin utopis,” sambungnya.

1. Kasus dugaan mark up beras dilaporkan ke KPK

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke KPK pada Rabu (3/7/2024). (IDN Times/Aryodamar)

Adapun, kasus ini sendiri telah dilaporkan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SDR melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi terkait dugaan mark up impor beras dan kerugian negara akibat demurrage impor beras.

Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto meminta agar KPK segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Hari di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/7/2024) lalu.

2. DPR buka opsi bentuk pansus usut dugaan mark up impor beras

Impor beras yang dilaksanakan oleh Perum Bulog. (dok. Bulog)

Sementara, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membuka opsi membentuk panitia khusus (pansus), untuk mengungkap dugaan kasus mark up impor beras 2,2 juta ton senilai Rp2,7 triliun. Pansus itu juga akan mendalami kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Suhardi Duka, mengatakan bahwa pembentukan pansus mark up beras ini penting dilakukan untuk mengungkap kebenaran atas isu ini. Ia berharap pansus dapat dibentuk dalam waktu dekat.

"Pansus setuju kalau memang kuat dugaan mark up harga pembelian (beras),” kata Suhardi, di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Suhardi menduga murahnya harga beras impor ini merupakan stok milik negara-negara produksi yang telah lama tersimpan di gudang.

“Beras impor itu murah karena stok negara-negara produksi yang ada di gudang mereka, sehingga rasanya kurang enak karena beras stok enam bulan ke atas,” kata dia.

3. Bulog klaim jadi korban tuduhan mark up beras Perum Bulog

Ilustrasi beras Bulog. (dok. Humas Perum BULOG tahun 2023)

Perum Bulog mengaku menjadi korban atas dugaan mark up atau perbuatan menaikkan harga impor beras dari Vietnam. Klaim tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Arwakhudin Widiarso.

"Akibat laporan yang berusaha membentuk opini buruk di masyarakat tanpa berbasis fakta, maka tentunya hal ini telah membuat Perum Bulog menjadi korban," katanya, seperti dikutip dari ANTARA, Minggu (7/7/2024).

Widiarso menjelaskan, tuduhan yang berujung pada laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut tidak berdasarkan fakta.

"Terutama ketika saat ini perusahaan sedang giat berbenah diri melalui transformasi di semua lini bisnis yang dilakukan," ujar Widiarso.