Dukung Guru PPPK Diangkat Jadi PNS, Ketua DPD RI: Fiskal Kita Cukup

21 Agu 2026, 09:51 WIB

Amir Faisol

News

Channel

Add Us on Google

Dukung Guru PPPK Diangkat Jadi PNS, Ketua DPD RI: Fiskal Kita Cukup

Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamudin. (IDN Times/Amir Faisol).

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Sultan Baktiar Najamudin mendukung rencana pengalihan PPPK paruh waktu dan PPPK paruh di daerah menjadi pegawai pemerintah pusat.
Pengalihan status guru PPPK disebut sebagai bentuk penghargaan negara dan diharapkan meningkatkan semangat pengabdian guru serta nakes non-PNS.
Guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu pada 2027, sementara guru PPPK penuh waktu berkesempatan menjadi PNS.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Selasa (18/8/2026)

Pemerintah menggelar rapat bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Keputusan pengalihan status guru PPPK menjadi pegawai pemerintah pusat diambil setelah rapat tersebut.

Jumat (21/8/2026)

Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan dukungan terhadap rencana pemerintah. Ia mengapresiasi atensi pemerintah dan pimpinan DPR RI pada nasib PPPK.

2027

Pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu akan dimulai.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Status kepegawaian guru PPPK akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
Who?
Sultan Baktiar Najamudin, Prasetyo Hadi, guru PPPK, PPPK paruh waktu, pemerintah, dan pimpinan DPR RI terlibat dalam rencana tersebut.
Where?
Rapat bersama pimpinan DPR RI digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
When?
Keputusan diambil setelah rapat pada Selasa (18/8/2026). Pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dimulai pada 2027.
Why?
Pengalihan status dilakukan di tengah tekanan fiskal daerah dan dipandang sebagai kepastian status ASN bagi guru PPPK.
How?
Pemerintah dan pimpinan DPR RI menyepakati pemindahan status. Pemerintah juga menghitung kebutuhan guru nasional, termasuk pelajarannya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pak Sultan bilang pemerintah mau menjadikan guru PPPK dan PPPK paruh waktu di daerah sebagai pegawai pemerintah pusat. Ia senang karena guru dan nakes non-PNS bisa lebih semangat bekerja. Pak Prasetyo juga bilang guru PPPK paruh waktu akan jadi PPPK penuh waktu mulai 2027. Guru PPPK penuh waktu akan diberi kesempatan menjadi PNS.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Rencana pemindahan status guru PPPK ke pegawai pemerintah pusat membuka kepastian status bagi guru di daerah. Sultan menilai langkah itu sebagai penghargaan negara yang adil bagi abdi negara. Pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027 juga memberi tahapan yang jelas bagi kelompok guru tersebut.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin mendukung penuh rencana pemerintah yang akan mengangkat guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah menjadi Pegawai Pemerintah Pusat atau PNS.

Menurutnya, kabar tersebut menjadi angin segar bagi Kepala Daerah dan para Pegawai non-PNS di sektor Pendidikan dan kesehatan di daerah.

"Kami mengapresiasi kebijaksanaan Pemerintah dan tentunya pimpinan DPR RI yang terus memberikan atensi khusus pada nasib para PPPK dan PPPK Paruh waktu. Kita berharap kabar baik ini akan meningkatkan semangat pengabdian saudara-saudara kita para guru dan nakes non-PNS di daerah," ujar Sultan kepada wartawan, Jumat (21/8/2026).

1. Bentuk penghargaan negara terhadap guru

Ketua DPD RI Sultan Najamudin Bachtiar. (Dok. DPD RI).

Menurut Sultan, kepastian status ASN pemerintah pusat bagi guru PPPK ini merupakan wujud penghargaan negara kepada semua abdi negara secara adil.

"Harus kita akui Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki concern pada kebijakan yang berorietasi pada prinsip keadilan dan pemerataan. Itu nilai yang patut apresiasi sebagai warga bangsa," kata dia.

2. Diyakini dapat mendorong geliat ekonomi daerah

Ketua DPD RI Sultan Najamudin Bachtiar. (Dok. DPD RI).

Lebih lanjut, Sultan meyakini, kebijakan pemerintah mengambil alih status PPPK Daerah menjadi Pegawai Pemerintah Pusat juga akan meningkatkan geliat perkonomian daerah.

Sultan juga meyakini, ruang fiskal cukup untuk membiayai ASN. Ini sejalan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan telah menyiapkan anggaran Rp31 triliun.

"Saya kira dengan APBN yang mencapai 4.000 triliun, Pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai para ASN kita. Namun, kita juga ingin memastikan pemerintah daerah tidak akan melakukan recruitment pegawai honorer," tuturnya.

3. Guru PPPK akan diambil alih pusat

Mensesneg Prasetyo Hadi (IDN Times/Amir Faisol)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi menegaskan, status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat, di tengah adanya tekanan fiskal daerah.

Adapun, keputusan ini diambil pemerintah setelah menggelar rapat bersama Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026). Ia mengatakan, pemerintah saat ini sedang menghitung berapa kebutuhan guru nasional termasuk pelajarannya.

"Berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat, gitu," kata Mensesneg.

Politikus Gerindra itu juga mengumumkan, guru berstatus PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Pengangkatan ini akan dimulai pada 2027.

Sedangkan guru-guru berstatus PPPK penuh waktu akan mulai berproses untuk diberikan kesempatan diangkat menjadi PNS.

"PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu, dan saudara-saudara kita yang guru berstatus PPPK penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberikan kesempatan menjadi PNS," kata dia.