Menteri HAM Minta Papua Setop Bawa Uang ke Jakarta untuk Urusan Pemerintahan
- Menteri HAM Natalius Pigai meminta jajaran Papua menghentikan kebiasaan membawa uang ke Jakarta, karena layanan administrasi pemerintahan dan pembangunan di pusat tidak dipungut biaya.
- Pigai menegaskan urusan Papua harus melalui jalur birokrasi resmi, serta mengingatkan praktik transaksional dapat memicu persepsi negatif dan mengganggu tata kelola transparan serta akuntabel.
- Dalam dialog di Papua Tengah, Pigai mendorong wakil rakyat berani menyuarakan aspirasi kesejahteraan, keadilan, kesehatan, dan pembangunan melalui mekanisme yang sah.
Jakarta, IDN Times - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta jajaran pemerintahan di Papua menghentikan kebiasaan membawa uang ke Jakarta, untuk mengurus kepentingan pemerintahan. Dia menegaskan, seluruh layanan administrasi dan tata kelola pembangunan Papua di pemerintah pusat tidak dipungut biaya.
“Pelayanan pemerintahan di Jakarta itu gratis tanpa bayar. Jangan membiasakan mengantar uang ke Jakarta! Tidak ada kebijakan negara ini yang bisa dibeli dengan uang. Tidak ada kebijakan negara yang bisa dibeli dengan uang, tidak ada,” kata Pigai dalam siaran pers yang dikutip Jumat (21/8/2026).
1. Pigai sebut layanan pemerintah gratis
Menteri HAM Natalius Pigai di Kupang. (IDN Times/Putra Bali Mula) Hal itu disampaikan saat berdialog dengan jajaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua (MRP), kepala suku, tokoh masyarakat, pemuda, dan mahasiswa di Kantor DPR Papua Tengah.
Pigai mengatakan, layanan pemerintahan terkait Papua harus ditempuh melalui jalur birokrasi resmi. Dia menilai, pemberian uang dapat membuat kebijakan pemerintah dipandang sebagai komoditas yang bisa diperoleh melalui transaksi dengan pejabat atau pihak tertentu.
“Jadi, urusan administrasi tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang terkait dengan Papua di Jakarta, gratis! Tidak bayar! Saya tidak tahu kalau urusan politik, urusan partai politik dan pencalonan, itu wallahu a’lam. Itu urusan Tuhan dan urusan mereka, bukan kami. Tapi untuk pelayanan pemerintah di Jakarta, tidak ada yang bisa diuangkan,” kata dia.
2. Soroti dampak praktik transaksional
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Senin (29/6/2026). (IDN Times/Lia Hutasoit) Pigai mengingatkan, kebiasaan membawa uang untuk mengurus kepentingan pemerintahan dapat memperkuat persepsi negatif terhadap Papua dan masyarakatnya. Dia mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas praktik transaksional.
“Bapak-bapak bayar pajak, hasil pajak itu diberikan kepada kami sebagai gaji dan tunjangan, berdasarkan itulah kita berikan kebijakan. Buang jauh-jauh tradisi ‘ikan puri bayar ikan hiu’ itu,” kata Pigai.
3. Minta wakil rakyat berani bersuara
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai. (IDN Times/Azzis Zulkhairil) Pigai juga mendorong wakil rakyat di Papua Tengah menyampaikan kepentingan masyarakat, terutama soal kesejahteraan, keadilan, kesehatan, dan pembangunan. Dia menilai keberanian menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari amanat konstitusi selama dilakukan melalui mekanisme yang sah.
“Tapi kalau meminta rakyat sejahtera, adil, makmur, sehat dan semuanya kenapa? Kalian menjalankan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Jalankan itu! Jangan pernah takut untuk menyatakan ketidakadilan,” kata dia.
