Kemenaker Minta Polisi Selidiki Sindikat Pengiriman PMI Ilegal
ilustrasi imigrasi (dok. Ditjen Imigrasi Indonesia)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor meminta pihak kepolisian segera mengusut sindikat pengiriman terhadap 63 Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural yang digagalkan keberangkatannya oleh Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (15/12/2022).
"Kemenaker akan menindak dan membuatkan laporan kepada pihak kepolisian dan biar pihak kepolisian yang memroses itu semua," ujar Afriansyah melalui keterangan tertulis dikutip dari ANTARA, Sabtu (17/12/2022).
1. Kemenaker minta polisi ungkap sindikat pengiriman PMI ilegal
(Dok. imigrasi.go.id)Ia menyebutkan, sejauh ini Kemenaker telah membuat laporan tentang penemuan dugaan penyelundupan tenaga kerja asal Indonesia menuju Timur Tengah ke polisi, oleh karena itu pihaknya pun mendorong penyidik kepolisian untuk betul-betul mencari siapa dalang atau sindikat pengiriman PMI tersebut.
"Kita mencurigai ini ada kelompok yang dilihat dari kasat mata, kalau mereka menggunakan visa turis atau ziarah," ucapnya.
Baca Juga: Imigrasi Klaim UU KUHP Tak Pengaruhi WNA untuk Wisata dan Investasi
2. Dicurigai adanya sindikat yang terputus
Pekerja migran di Malaysia yang hanya menempati kamar seluas 3x3 meter untuk dihuni bersama migran lainnya. (Twitter.com/International Labour Organizations)Afriansyah menjelaskan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 63 PMI non-prosedural tersebut, mereka mengaku tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas pemberangkatannya. Sehingga menurut dia, hal itu dapat dicurigai adanya sindikat yang terputus.
"Mereka murni diberangkatkan oleh orang, namun terputus karena mereka hanya tahu nama, tidak tahu siapa dan dimana orangnya," ungkapnya.
Editor’s picks
Ia menyebutkan, selama ini banyak persoalan kasus terhadap tenaga migran di luar negeri, seperti adanya kasus pemerkosaan, penganiayaan, penyiksaan dan inilah yang menjadi tanggung jawab negara terhadap anak bangsa.
"Kita setuju warga kita bekerja di luar tapi tentunya perlindungannya harus terjaga dan terjamin, artinya ada penanggungjawabnya siapa ketika terjadi persoalan di sana," kata dia.
3. Imigrasi Soetta gagalkan keberangkatan 63 PMI non-prosedural yang akan berangkat ke Riyadh dan Dubai
Ilustrasi imigrasi di Bandara (IDN Times/Santi Dewi)Sebelumnya, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten telah menunda keberangkatan sebanyak 63 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan non-prosedural yang akan berangkat ke Riyadh dan Dubai.
Dari 63 PMI yang berhasil dicegah keberangkatannya dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, karena diketahui akan berangkat menggunakan pesawat Oman Air (WY850) dengan tujuan Timur Tengah via Muscat pukul 14.55 WIB.
"Penundaan keberangkatan 63 PMI yang diduga akan bekerja secara non-prosedural adalah bentuk pengawasan melalui operasi gabungan antara Imigrasi, Kementerian Tenaga Kerja serta Polres Bandara Soekarno-Hatta," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Muhammad Tito Andrianto.
PMI non-prosedural menggunakan visa turis dan ziarah, namun berdasarkan hasil wawancara mereka justru mengaku ingin berangkat ke Timur Tengah untuk bekerja.
"Petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi memiliki wewenang untuk memeriksa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, melakukan wawancara, pemindaian paspor, dan memeriksa apakah penumpang yang akan keluar wilayah Indonesia masuk ke dalam daftar cegah," ujarnya.
Menurut dia, langkah penundaan keberangkatan terhadap sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) ini yang diduga menjadi PMI Non-Prosedural merupakan bentuk ketegasan dalam pengawasan Keimigrasian dengan sejalan berdasarkan Surat Edaran Nomor IMI.2.GR.01.01-4.5890 Tahun 2021
Baca Juga: 1.157 Migran Ilegal Berhasil Diselamatkan di Perairan Italia
Topik:
Berita Terkini Lainnya
